PR Politik – Publik tidak selalu menilai pemerintah dari pidato politik, konferensi pers, atau deretan angka dalam laporan kinerja. Dalam kehidupan sehari-hari, warga justru menilai negara dari hal-hal yang lebih sederhana, berapa lama perjalanan anak menuju sekolah, seberapa cepat ambulans bisa mencapai puskesmas, atau berapa besar ongkos petani untuk membawa hasil panen ke pasar. Politik, pada akhirnya, tidak selalu berbicara lewat kata-kata. Politik kadangkala berbicara lewat pengalaman dan dampak yang dirasakan.
Di titik inilah infrastruktur menjadi penting. Jalan, jembatan, dan akses transportasi bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur bekerja seperti bahasa yang diam, tetapi pesannya sangat jelas. Jalan yang mulus seolah berkata, negara hadir, bekerja, dan peduli. Sebaliknya, jalan berlubang yang dibiarkan bertahun-tahun mengirim pesan simbolik yang berbeda, negara ada di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan warganya.
Gambaran ini kemudian relevan untuk membaca Banten. Sebagai provinsi penyangga ibu kota dan salah satu simpul ekonomi nasional, Banten sering tampil dalam narasi pertumbuhan yang impresif. Kawasan industri berkembang, investasi mengalir, dan aktivitas logistik terus meningkat. Namun angka makro sering menyembunyikan realitas yang lebih kompleks.
Banten Masih Hidup dalam Dua Wajah Pembangunan
Di utara, wilayah seperti Tangerang Raya dan Cilegon bergerak dengan ritme urban-industrial yang cepat. Infrastruktur relatif memadai, pusat ekonomi terkonsentrasi, dan akses layanan publik lebih mudah. Di selatan, terutama Pandeglang dan Lebak, situasinya berbeda. Warga masih menghadapi jalan yang kurang layak, mobilitas yang mahal, dan akses layanan dasar yang terbatas.
Ketimpangan ini tidak sekadar menciptakan jarak geografis. Ketimpangan ini menciptakan jarak pengalaman antara warga dan negara.
Sebagian warga merasakan negara sebagai fasilitator pertumbuhan. Sebagian lainnya merasakan negara sebagai janji yang belum sepenuhnya tiba. Perbedaan ini penting karena legitimasi politik tidak lahir hanya dari narasi pembangunan, melainkan dari pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat.
Meminjam pendapat David Easton (1965), sistem politik bertahan ketika negara mampu mengubah tuntutan publik menjadi kebijakan yang benar-benar bermanfaat. Dalam bahasa sederhana, pemerintah memperoleh kepercayaan bukan karena banyak berjanji, tetapi karena masyarakat merasakan hasilnya.
Dalam konteks Banten, salah satu kebutuhan paling mendasar adalah konektivitas.
Pemerintah sebenarnya menyadari persoalan ini. Dalam pembahasan RPJMD Banten 2025–2029, DPRD menegaskan pentingnya memberi prioritas lebih besar pada pembangunan wilayah selatan untuk mengurangi disparitas. Artinya, negara telah mengakui bahwa kesenjangan utara–selatan bukan sekadar keluhan warga, melainkan masalah struktural. Namun pengakuan tidak otomatis melahirkan kepercayaan.
Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics (1964) menjelaskan bahwa kebijakan publik selalu memiliki dua wajah. Wajah pertama bersifat material; anggaran dibelanjakan, proyek dijalankan, infrastruktur dibangun. Wajah kedua bersifat simbolik; kebijakan mengirim pesan tentang siapa yang diprioritaskan dan siapa yang diperhatikan.
Saat pemerintah menyebut Banten Selatan sebagai prioritas, pemerintah tidak hanya menyusun agenda pembangunan. Pemerintah juga sedang mengirim sinyal politik bahwa ketertinggalan wilayah telah diakui dan sedang ditangani.
Masalahnya, sinyal tidak selalu cukup. Warga tidak hidup di dalam dokumen RPJMD. Warga hidup di atas jalan yang mereka lewati setiap hari. Masyarakat tidak merasakan angka APBD. Masyarakat merasakan dampaknya. Apakah jalan menuju sekolah lebih aman? Apakah akses menuju rumah sakit lebih cepat? Apakah distribusi hasil pertanian lebih murah?
Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semacam rapor yang terus diisi publik setiap hari.
Simbol dan Bahasa Politik yang Tumbuh dari Pengalaman
Komunikasi simbolik tidak selalu datang dari atas—dari elite ke rakyat. Sering kali, komunikasi simbolik justru lahir dari bawah. Pengalaman kebijakan yang dirasakan warga menghasilkan makna politik secara organik. Inilah yang dapat disebut sebagai bottom-up symbolic communication.
Meminjam pendapat Karl Weick (1995), manusia terus menafsirkan pengalaman untuk membangun makna. Dalam politik, proses ini melahirkan political meaning making—cara warga menerjemahkan pengalaman sehari-hari menjadi penilaian terhadap negara.
Ketika jalan yang selama bertahun-tahun rusak akhirnya diperbaiki dan tetap bertahan dalam kondisi baik, warga tidak hanya melihat aspal baru. Mereka membaca sesuatu yang lebih besar, perhatian, keberpihakan, dan keseriusan pemerintah.
Dari pengalaman seperti itulah legitimasi tumbuh. Bukan dari slogan. Bukan dari baliho. Bukan dari pencitraan. Legitimasi yang kuat lahir ketika warga sendiri mulai bercerita bahwa keadaan memang berubah. Itulah komunikasi simbolik yang paling kuat.
Negara tidak lagi menjadi satu-satunya produsen pesan. Pengalaman warga mengambil alih peran tersebut.
Persoalan infrastruktur di Banten Selatan juga tidak berdiri sendiri. Masalah ini berkelindan dengan persoalan sosial lain. Pandeglang masih mencatat prevalensi stunting tertinggi di Banten. Persentase kemiskinan memang menurun, tetapi indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tekanan hidup kelompok rentan masih berat.
Relasinya cukup jelas. Jalan rusak menaikkan biaya distribusi pangan. Biaya transportasi ke fasilitas kesehatan ikut naik. Akses pendidikan menjadi lebih mahal. Karena itu, jalan bukan sekadar aspal. Jalan adalah termometer pembangunan. Dari kualitas jalan, kita bisa membaca suhu kehadiran negara.
James Scott (1985) mengingatkan bahwa kelompok masyarakat bawah membangun penilaian politik melalui pengalaman konkret, bukan melalui jargon elite. Keluhan di warung kopi, percakapan antarwarga, atau komentar sederhana tentang jalan rusak sering kali lebih jujur dibanding survei kepuasan formal.
Hal yang sama terjadi di Banten. Opini publik tentang pemerintah tidak pertama-tama dibentuk oleh pidato politik, melainkan oleh pengalaman atas layanan dasar.
Problem terbesar Banten hari ini mungkin bukan semata kekurangan anggaran. Tantangan yang lebih besar terletak pada kemampuan mengubah komitmen kebijakan menjadi pengalaman sosial yang benar-benar dirasakan warga.
Di tengah persoalan tersebut, terdapat sinyal kebijakan yang layak dibaca sebagai upaya memperkecil jurang pembangunan. Pemerintah Provinsi Banten mengajukan pembangunan 50 ruas jalan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026, dengan tujuan memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk akses menuju kawasan yang selama ini relatif tertinggal.
Langkah ini penting bukan hanya dari sisi pembangunan fisik, melainkan juga dari sisi simbolik komunikasi politik. Pengajuan 50 ruas jalan tersebut mengirim pesan bahwa negara sedang berupaya memperluas jangkauan kehadirannya hingga ke wilayah yang selama ini berada di pinggiran prioritas pembangunan. Namun, makna politik dari kebijakan ini tetap akan ditentukan oleh realisasi di lapangan.
Infrastruktur baru hanya akan memiliki daya legitimasi ketika benar-benar menurunkan biaya mobilitas, mempercepat akses layanan dasar, dan mengurangi ketimpangan pengalaman antara Banten Utara dan Banten Selatan.
Max Weber (1922) menjelaskan bahwa kekuasaan memperoleh legitimasi ketika masyarakat menganggap otoritas itu sah. Dalam demokrasi modern, legitimasi semacam itu semakin bergantung pada performa kebijakan.
Kepercayaan publik tidak tumbuh dari besarnya angka. Kepercayaan tumbuh dari jejak nyata.
Alhasil, pertarungan legitimasi politik di Banten tidak hanya berlangsung di ruang sidang atau podium pidato. Pertarungan itu berlangsung di jalan desa. Di jalur distribusi hasil pertanian. Di perjalanan anak menuju sekolah.
Pidato memang bisa membangun harapan. Kebijakan dapat mengirim sinyal. Namun pengalaman wargalah yang menentukan makna politik. Sebab ketika kebijakan benar-benar berdampak, masyarakat akan berbicara dengan caranya sendiri. Dan ketika warga mulai berbicara, legitimasi tidak lagi dibangun oleh narasi—melainkan oleh pengalaman yang hidup
