Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menilai arah kebijakan kemandirian energi yang dicanangkan pemerintah dalam RAPBN 2027 merupakan langkah strategis. Namun, ia menekankan bahwa agenda besar tersebut wajib diterjemahkan melalui kebijakan anggaran yang konsisten, terutama dengan memastikan alokasi subsidi energi tepat sasaran, memacu produksi dan aksesibilitas energi nasional, serta memperkuat perlindungan lingkungan secara seimbang.
“Semangat kemandirian energi yang disampaikan Presiden Prabowo perlu kita dukung, tetapi ukurannya harus konkret, yakni produksi energi domestik yang meningkat, akses masyarakat terhadap energi yang semakin merata, subsidi yang semakin tepat sasaran, dan berkurangnya ketergantungan terhadap energi impor secara bertahap,” katanya, Senin (17/8).
Legislator yang membidangi isu energi ini menyoroti lonjakan subsidi energi dalam RAPBN 2027 yang menembus Rp272,95 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 20,1 persen dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar Rp227,26 triliun. Postur anggaran subsidi tersebut terdiri atas alokasi BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp142,84 triliun, serta subsidi listrik yang ditetapkan sebesar Rp130,11 triliun.
Ia memaklumi peningkatkan subsidi sebagai bentuk perlindungan daya beli masyarakat dan menjaga keterjangkauan harga energi. Kendati demikian, ia mewanti-wanti bahwa besarnya alokasi anggaran harus diimbangi dengan perbaikan data integrasi penerima manfaat dan pengetatan pengawasan distribusi di lapangan.
“Subsidi adalah instrumen keberpihakan negara. Jangan sampai anggarannya meningkat, tetapi kebocoran distribusi masih terjadi atau masyarakat miskin dan rentan justru kesulitan memperoleh BBM, LPG, maupun listrik bersubsidi. Transformasi subsidi berbasis data harus memastikan tidak ada masyarakat yang berhak justru tertinggal,” tegas legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Selain subsidi, Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini mencermati kenaikan signifikan pada anggaran Kementerian ESDM yang melonjak hampir tiga kali lipat, dari Rp10,12 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp27,37 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran ini diprioritaskan untuk pembenahan infrastruktur melalui Program Energi dan Ketenagalistrikan, seperti perluasan listrik desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), hingga pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga.
Pada tahun 2027, pemerintah menargetkan sebanyak 3.054 desa memperoleh akses listrik baru, 350.000 sambungan listrik gratis melalui program BPBL, serta 150.000 sambungan rumah untuk jaringan gas kota.
“Kenaikan anggaran ini harus terlihat hasilnya di masyarakat. Listrik masuk desa bukan sekadar membuat rumah menjadi terang semata. Namun juga untuk memastikan anak-anak di sana bisa belajar lebih baik, UMKM bisa berkembang, dan aktivitas ekonomi desa dapat tumbuh. Karena itu, Komisi XII berkomitmen untuk mengawal berjalannya program baik ini dengan memastikan lokasi, penerima manfaat, biaya, jadwal, dan hasil setiap program transparan dan terukur,” ujarnya.
“Jangan sampai kapasitas kita untuk membangun semakin besar, tetapi kemampuan melakukan mitigasi, pengawasan, dan memastikan kepatuhan justru melemah. Ekspansi sektor energi membutuhkan pengawasan yang semakin kuat,” tegasnya.
Ia turut menyoroti efisiensi anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup yang dipatok sebesar Rp1,232 triliun pada RAPBN 2027, turun jika dibandingkan dengan APBN 2026 yang sebesar Rp1,396 triliun. Menurutnya, penurunan anggaran perlindungan lingkungan perlu dicermati di tengah akselerasi proyek swasembada energi, hilirisasi industri, serta ekspansi investasi pertambangan.
“Kita mendukung hilirisasi dan kemandirian energi karena Indonesia membutuhkan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri. Tetapi ambisi pembangunan harus diimbangi kapasitas perlindungan lingkungan yang memadai. Jangan sampai nilai tambah ekonominya kita nikmati hari ini, sementara biaya kerusakan dan pemulihan lingkungannya diwariskan kepada masyarakat dan generasi berikutnya,” ujarnya.
Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemandirian energi, dan kelestarian ekologi harus berjalan selaras tanpa saling mengorbankan.
“Kemandirian energi yang kita kejar haruslah kemandirian energi yang berkelanjutan. Energi tersedia, masyarakat mampu menjangkaunya, negara semakin mandiri, tetapi lingkungan tetap terjaga. Keseimbangan inilah yang harus kita pastikan dalam pembahasan RAPBN 2027,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
