Surabaya, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah bersama badan usaha terkait untuk memperketat pengawasan distribusi energi di lapangan. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi, sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa Timur secara berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Meitri saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (22/7). Forum strategis ini turut dihadiri oleh jajaran mitra kerja sektor energi, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, dan PT PLN (Persero).
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII itu mengingatkan, meskipun ketersediaan energi bagi publik secara umum saat ini telah berada dalam kondisi normal, evaluasi atas rantai pengawasan tidak boleh dilonggarkan. Meitri menyoroti pemanfaatan teknologi, termasuk sistem barcode yang diinisiasi BPH Migas, wajib diselaraskan dengan pemantauan fisik yang terintegrasi di lapangan.
“Sistem digital tidak boleh hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus mampu mendeteksi penyimpangan. Subsidi energi menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu, setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Beralih ke sektor kelistrikan, Meitri—yang juga mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPP Gema Keadilan—mendesak manajemen PLN untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap keandalan jaringan beserta infrastruktur penunjangnya. Catatan kritis ini diberikan menyusul sempat terjadinya insiden pemadaman listrik (blackout) di beberapa kawasan Jawa Timur baru-baru ini.
Ia memperingatkan agar faktor kelalaian pemeliharaan rutin (maintenance) tidak terulang kembali demi menjaga produktivitas daerah.
“Apabila gangguan teknis tetap terjadi, waktu pemulihan harus jauh lebih cepat dan informasi kepada masyarakat wajib disampaikan secara transparan agar aktivitas ekonomi dan masyarakat tidak terhambat,” paparnya menerangkan.
Meski memberikan catatan tajam, Meitri tetap mengapresiasi kontribusi nyata PLN dalam menggenjot rasio elektrifikasi nasional, khususnya melalui realisasi program pemasangan sambungan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera di area terpencil.
Menanggapi berkembangnya wacana transisi energi dari tabung gas LPG 3 kilogram menuju pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG), Meitri mengimbau publik untuk tetap tenang. Ia memberikan jaminan bahwa proses migrasi tersebut tidak akan dieksekusi pemerintah secara tergesa-gesa ataupun mendadak.
Menurutnya, ada tiga prinsip fundamental yang wajib dipenuhi oleh kementerian terkait sebelum kebijakan tersebut digulirkan secara massal. Ketiganya mencakup sosialisasi yang matang, kesiapan kelaikan keamanan infrastruktur distribusi, serta jaminan perlindungan agar hak masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM terhadap energi murah tidak tereduksi.
“Tujuan utama transisi energi adalah memperkuat kemandirian energi dan menciptakan efisiensi biaya bagi masyarakat, bukan justru mempersulit atau menambah beban. Pelayanan energi menyangkut kebutuhan dasar, sehingga negara harus hadir menjamin pasokan yang cukup, distribusi adil, harga terjangkau, dan layanan andal,” pungkasnya mengakhiri pernyataannya.
sumber : Fraksi PKS
