PR Politik – Di tengah ruang publik yang semakin dipenuhi polarisasi, saling serang, dan pertarungan opini yang sering kali miskin substansi, perdebatan antara Dino Patti Djalal dan Teddy Indra Wijaya menghadirkan sesuatu yang patut diapresiasi. Bukan karena kita harus memilih siapa yang benar. Bukan pula karena salah satu harus dinyatakan sebagai pemenang. Melainkan karena perdebatan tersebut menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan dapat dikelola melalui argumentasi yang rasional, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
Dino Patti Djalal menyampaikan kritik dan sarannya mengenai diplomasi Presiden Prabowo secara sistematis. Ia menyoroti aspek efisiensi, perencanaan, transparansi, serta efektivitas kunjungan luar negeri kepala negara. Dalam pandangannya, sebagian komunikasi antarpemimpin dunia dapat dilakukan melalui teknologi digital, sementara kunjungan luar negeri perlu dirancang secara lebih terukur dan akuntabel.
Respons kemudian datang dari Teddy Indra Wijaya. Menariknya, jawaban yang diberikan tidak keluar dari substansi yang dipersoalkan. Kritik dijawab dengan penjelasan. Masukan dijawab dengan argumentasi. Pertanyaan dijawab dengan perspektif yang berbeda. Teddy menjelaskan logika diplomasi yang dijalankan pemerintah sekaligus menyampaikan berbagai capaian yang menurutnya lahir dari hubungan internasional yang aktif dan intensif.
Pointer dijawab dengan pointer. Sistematika dijawab dengan sistematika. Argumen dijawab dengan argumen. Di tengah budaya komunikasi yang sering terjebak pada adu sentimen dan serangan personal, hal ini menjadi pemandangan yang relatif menyegarkan.
Demokrasi Tidak Selalu Membutuhkan Pemenang
Salah satu kecenderungan dalam ruang publik kita adalah melihat setiap perdebatan sebagai pertandingan. Ketika dua tokoh berbeda pendapat, perhatian publik sering kali langsung tertuju pada pertanyaan: siapa yang menang?
Padahal, dalam isu-isu kebijakan publik, pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang dapat dipelajari masyarakat dari perdebatan tersebut?
Dari Dino, publik memperoleh perspektif mengenai pentingnya tata kelola, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas kebijakan luar negeri. Dari Teddy, publik memperoleh gambaran mengenai bagaimana pemerintah melihat diplomasi sebagai investasi strategis yang manfaatnya tidak selalu dapat diukur hanya dari biaya perjalanan atau jumlah kunjungan.
Kedua sudut pandang tersebut tidak harus dipertentangkan. Justru dalam demokrasi yang sehat, keduanya saling melengkapi. Kritik diperlukan agar kekuasaan tetap memiliki mekanisme koreksi. Penjelasan diperlukan agar masyarakat memahami alasan dan tujuan di balik suatu kebijakan. Demokrasi membutuhkan keduanya secara bersamaan.
Ruang Berbeda, Percakapan yang Sama
Ada satu hal lain yang menarik dari perdebatan ini. Keduanya tidak berada dalam satu forum. Tidak ada seminar. Tidak ada debat televisi. Tidak ada diskusi panel yang mempertemukan keduanya secara langsung.
Dino berbicara melalui akun media sosialnya. Teddy merespons melalui kanal media sosial yang berbeda. Namun, publik menyatukan keduanya dalam satu percakapan yang sama.
Fenomena ini menunjukkan perubahan besar dalam cara demokrasi bekerja di era digital. Jika dahulu ruang diskusi publik didominasi oleh media massa, kampus, parlemen, atau forum-forum resmi, kini percakapan kebijakan dapat berlangsung secara terbuka melalui jaringan media sosial. Para aktornya tidak harus hadir dalam ruang yang sama. Gagasan mereka tetap dapat bertemu, diperdebatkan, dibandingkan, dan dinilai oleh masyarakat.
Kondisi ini sejalan dengan konsep networked public sphere yang diperkenalkan oleh Yochai Benkler dari Harvard University. Menurut Benkler, teknologi digital memungkinkan terbentuknya ruang publik yang lebih partisipatif, di mana warga tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga ikut membentuk dan mendistribusikan percakapan publik.
Dalam konteks ini, yang sebenarnya terjadi bukan hanya Dino berbicara lalu Teddy menjawab. Yang terjadi adalah publik ikut menjadi bagian dari percakapan tersebut. Ada yang setuju kepada Dino. Ada yang setuju kepada Teddy. Ada yang menggabungkan sebagian argumentasi keduanya. Ada pula yang menghadirkan perspektif baru yang sebelumnya tidak muncul.
Di sinilah resonansi publik terjadi.
Nutrisi bagi Ruang Publik
Filsuf Jerman, Jürgen Habermas, menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang publik yang memungkinkan warga bertukar argumentasi secara rasional mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama. Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu atau institusi politik. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kualitas percakapan yang berlangsung di ruang publik.
Dalam konteks tersebut, perdebatan Dino dan Teddy memberikan sesuatu yang berharga: nutrisi bagi ruang publik. Bukan nutrisi berupa keseragaman pendapat. Melainkan nutrisi berupa keberagaman perspektif.
Publik memperoleh kesempatan untuk melihat satu isu dari berbagai sudut pandang. Publik tidak dipaksa menerima satu narasi tunggal. Publik diberi ruang untuk menimbang, membandingkan, lalu mengambil kesimpulan sendiri. Dan sesungguhnya itulah salah satu tujuan utama demokrasi.
Ke depan, pola komunikasi seperti ini sangat mungkin akan semakin sering terjadi. Mantan pejabat, akademisi, praktisi, pemerintah, media, maupun warga negara akan saling berinteraksi melalui berbagai platform digital untuk membahas kebijakan publik.
Tentu tidak semua perdebatan akan berlangsung ideal. Akan selalu ada polarisasi, disinformasi, maupun kecenderungan mencari sensasi. Namun, ketika kritik disampaikan secara argumentatif dan dijawab dengan argumentasi yang sama seriusnya, maka ruang digital dapat berfungsi sebagai arena pembelajaran bersama.
Pemerintah memperoleh masukan. Pengkritik memperoleh ruang untuk menguji gagasannya. Masyarakat memperoleh informasi yang lebih kaya.
Pada akhirnya, tujuan perdebatan kebijakan bukanlah menghasilkan tepuk tangan bagi salah satu pihak. Bukan pula memastikan siapa yang paling benar. Tujuan utamanya adalah memperkaya pemahaman publik terhadap persoalan yang dihadapi bangsa.
Karena ketika kritik disampaikan dengan itikad memperbaiki, kemudian dijawab dengan kesediaan menjelaskan, yang sedang dibangun bukan hanya kualitas komunikasi politik. Yang sedang diperkuat adalah kualitas demokrasi itu sendiri.
Dan apabila tradisi seperti ini terus berkembang, maka pihak yang memperoleh manfaat terbesar bukanlah pemerintah, bukan pengkritik, dan bukan pula para tokoh yang terlibat dalam perdebatan. Yang paling diuntungkan adalah publik Indonesia.
Sebab demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari perbedaan pendapat, melainkan demokrasi yang mampu mengubah perbedaan pendapat menjadi pengetahuan bersama.
Artikel ini telah tayang di kompas.com
