Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, mempertanyakan urgensi pengadaan fisik blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di tengah masifnya transformasi sistem administrasi kependudukan berbasis digital. Ia mendesak pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar alokasi anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
Ia menyoroti fakta bahwa alokasi anggaran untuk pencetakan fisik blanko KTP-E masih terus dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 dan kembali diusulkan pada TA 2027 dengan porsi yang terbilang signifikan.
“Tahun ini ada, di 2027 juga masih ada anggaran cetak blanko KTP-E. Ini kalau 2027 dari total anggaran 7 persen lebih, hampir Rp250 miliar. Pertanyaan saya, apakah blanko itu masih penting? Sekarang kan sudah sistem digital,” ujarnya, Selasa (1/9).
Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut meminta kementerian penanggung jawab data kependudukan untuk menyajikan data terpilah (disaggregated data) mengenai persentase cetak baru bagi warga pemula dibandingkan pencetakan ulang akibat kasus kehilangan atau kerusakan fisik kartu.
“Coba dicek berapa persen KTP baru yang dicetak dengan yang dicetak ulang dari masyarakat kita yang sudah memiliki E-KTP,” tegasnya.
Menurutnya, perincian data alasan pencetakan ulang KTP-E sangat mendesak. Selain untuk memastikan efektivitas penyerapan alokasi anggaran, akurasi data tersebut krusial guna menutup celah potensi penyalahgunaan data identitas kependudukan di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa seiring meluasnya adopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah semestinya mampu melakukan efisiensi pada pos belanja logistik fisik dan mengalokasikannya pada penguatan infrastruktur Siber kependudukan.
Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI akan terus mengawal agar setiap alokasi anggaran belanja publik dalam RAPBN benar-benar memiliki multiplier effect dan relevan dengan arah modernisasi layanan publik nasional.
sumber : Fraksi Nasdem
