Jakarta, PR Politik – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyampaikan optimisme terhadap arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan serta tata kelola yang baik agar seluruh kebijakan fiskal benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ecky dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
Menurut Ecky, penyampaian KEM-PPKF secara langsung oleh Presiden menjadi momentum penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kebijakan fiskal yang kredibel dan berpihak kepada rakyat.
“Momentum penyampaian KEM-PPKF oleh Pak Prabowo ini untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden RI. Selama ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ini menunjukkan sebuah komitmen dan optimisme pemerintah di dalam mewujudkan anggaran atau fiskal yang kredibel, yang betul-betul digunakan untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ecky.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen merupakan target yang optimistis sekaligus menantang. Menurutnya, apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka 6 persen, maka hal tersebut akan menjadi pencapaian besar bagi Indonesia setelah lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5 persen.
“Kalau betul-betul bisa diwujudkan target pembangunan menuju 6 persen, itu sebuah lompatan besar. Karena dalam lebih dari 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5 persen,” katanya.
Selain target pertumbuhan ekonomi, Ecky juga menyoroti sasaran inflasi yang dijaga pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Ia meyakini target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan mampu bersinergi menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang masih berlangsung.
“Kita punya optimisme, komitmen pemerintah dan semua stakeholder di republik ini bisa mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang menuju kepada keadilan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam pandangan Fraksi PKS terhadap KEM-PPKF 2027, Ecky mengungkapkan bahwa selain delapan poin utama yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, pihaknya juga memberikan sekitar 80 masukan dan rekomendasi konstruktif kepada Kementerian Keuangan serta berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
Salah satu fokus perhatian Fraksi PKS adalah tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memperoleh alokasi anggaran besar dan ditujukan bagi lebih dari 68 juta penerima manfaat.
“Program MBG harus betul-betul dipastikan anggarannya digunakan untuk pelayanan peningkatan gizi para penerima manfaat. Tidak boleh ada lagi korupsi di dalam MBG. Tidak boleh ada lagi kualitas makanan yang tidak memadai. Tidak boleh ada lagi makanan yang membazir karena tidak diminati oleh siswa,” tegasnya.
Karena itu, Ecky menilai pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pada sektor pendidikan, Fraksi PKS juga meminta pemerintah memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga, terutama untuk mendukung kesejahteraan guru, tunjangan profesi guru, tenaga pendidik, serta pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah.
“Saya punya keyakinan bahwa kesejahteraan guru, insentif kepada tenaga pendidik, tunjangan profesi guru, dan infrastruktur pendidikan insya Allah anggarannya tidak berkurang. Pemerintah harus punya komitmen bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan itu tetap terjaga,” kata Ecky.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial yang selama ini menyentuh langsung masyarakat. Program tersebut antara lain pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, subsidi LPG, hingga subsidi listrik bagi kelompok masyarakat rentan.
“Tidak boleh ada orang yang sakit tidak bisa terobati. Kartu Indonesia Pintar harus tetap terjamin. Begitu juga berbagai program subsidi yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Ecky meminta pemerintah menyampaikan arah kebijakan fiskal tahun 2027 secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik yang baik penting agar masyarakat memahami bahwa seluruh kebijakan anggaran negara disusun dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
