Jakarta, PR Politik – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menerima kunjungan audiensi dari organisasi masyarakat sipil Kaoem Telapak di Ruang Rapat Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9). Pertemuan ini digelar khusus untuk membedah maraknya dugaan perampasan wilayah adat serta sengketa lahan yang menimpa masyarakat di Muara Tae (Kalimantan Timur) dan Rakawuta (Sulawesi Tenggara).
Delegasi pengaduan diterima langsung oleh Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Jaelani, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, serta dua Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso dan Anisah Syakur.
Dalam pemaparannya, Juru Campaigner Kaoem Telapak, Ziadatunnisa Ilmi Latifa, membeberkan indikasi tumpang tindih lahan dan perusakan tanaman produktif warga akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Di Muara Tae, sengketa lahan adat mencakup area seluas 893 hektare yang melibatkan PT BSMJ, sementara di Rakawuta tumpang tindih lahan pertanian seluas 47 hektare bersinggungan dengan PT MWJP.
Ia mendesak agar komitmen Fraksi PKB tidak berhenti pada tataran dialog semata, melainkan diwujudkan dalam pengawasan dan pendampingan konkret di lapangan.
“Setelah berdiskusi, kami mendapatkan sejumlah rencana tindak lanjut dari berbagai komisi. Kami berharap Fraksi PKB dapat menindaklanjuti aspirasi kami sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan di kemudian hari. Kami juga meminta Fraksi PKB terus melakukan pengawasan dan pendampingan untuk membantu menyelesaikan konflik,” ujarnya.
Merespons aduan tersebut, Kapoksi Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, menegaskan bahwa perselisihan pertanahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena memicu gesekan sosial antara warga, perusahaan, dan aparat penegak hukum.
“Kami menginginkan adanya solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan, bukan justru melahirkan konflik baru. Jangan sampai masyarakat berhadapan terus-menerus dengan perusahaan maupun aparat penegak hukum hanya karena mereka memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya,” tegasnya.
“Fraksi PKB berkomitmen untuk terus mengawal dan mendampingi masyarakat. Penyelesaian konflik agraria harus menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama masyarakat yang selama ini berada pada posisi yang paling rentan,” lanjutnya.
Dari sudut pandang pertanahan, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengonfirmasi telah mengontak Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tenggara untuk memverifikasi legalitas sengketa di Rakawuta. Ia turut menekankan urgensi percepatan RUU Reforma Agraria untuk menyelesaikan konflik sistematis.
“Kalau ada dua klaim atas satu bidang tanah, negara harus hadir untuk memastikan mana yang memiliki dasar hukum yang sah. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya memiliki hak justru kehilangan tanahnya atau berhadapan dengan proses hukum,” imbaunya.
“Pengaduan terkait pertanahan datang dari berbagai penjuru Indonesia dan jumlahnya cukup banyak. Karena itu, kita juga sedang mendorong percepatan RUU Reforma Agraria. Kalau persoalan-persoalan seperti ini tidak diselesaikan melalui perubahan dan penegasan regulasi, permasalahan serupa akan terus terjadi setiap hari,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi dan payung hukum bagi warga agar terhindar dari intimidasi dan kriminalisasi.
“Yang paling penting adalah masyarakat harus mendapatkan hak atas tanahnya dan memperoleh perlindungan hukum dalam upaya mencari keadilan. Jangan sampai masyarakat yang memperjuangkan haknya justru menjadi pihak yang dikriminalisasi. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi jangan sampai hukum justru digunakan untuk membungkam masyarakat yang sedang mencari keadilan,” tegasnya.
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB lainnya, Anisah Syakur, menutup dengan mendesak penyelesaian sengketa agraria secara komprehensif dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait demi menjamin kepastian hukum yang beradilan bagi masyarakat adat di tanah air.
sumber : Fraksi PKB
