Medan, PR Politik – Masalah tengkes (stunting) masih menjadi salah satu tantangan gizi serius di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8 persen, yang mengindikasikan sekitar dua dari sepuluh anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan.
Merespons tantangan kompleks tersebut, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menggelar Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/8).
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida ini dihadiri oleh 800 peserta dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, mitra pembangunan, serta 154 kepala daerah se-Sumatera. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi, monitoring dan evaluasi, hingga perumusan rekomendasi kebijakan terpadu dengan pendekatan network governance.
Mewakili Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas daerah.
“Forum ini dapat menjadi ruang strategis untuk saling menguatkan dan berbagi pembelajaran guna memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan di wilayah masing-masing serta mengajak mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumatera untuk memperkuat aksi konvergensi guna memastikan setiap kabupaten dan kota memiliki lokus serta target prioritas yang jelas terukur, data sasaran yang terpercaya, serta tindak lanjut yang dapat dilaksanakan,” Pungkasnya.
Deputi PKPSDM Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan pilar penting dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Penanganan stunting harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, intervensi perlu dimulai sedini mungkin, sejak remaja putri, calon pengantin, masa kehamilan, persalinan, hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ini harus harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing sebagai motor penggerak utama dalam menggapai Indponesia Emas 2045,” ujarnnya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan kuat dari para kepala daerah dan sinergi lintas sektor menjadi kunci agar intervensi layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, gizi, serta penguatan ketahanan keluarga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pencegahan dan percepatan penurunan stunting membutuhkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat serta kerja bersama dari pusat hingga daerah. Apabila semua pihak bergerak bersama dan fokus pada kualitas pelayanan, maka berbagai kebijakan dan program yang dijalankan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam rangkaian acara tersebut, Setwapres memfasilitasi penandatanganan Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting oleh para kepala daerah se-Sumatera.
Sejumlah kepala daerah turut membagikan praktik baik (best practice) di wilayahnya. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memaparkan keberhasilan daerahnya dalam menekan angka stunting.
“Dalam lima tahun, prevalensi stunting di Kepulauan Riau berhasil ditekan dari 17,6 persen menjadi 15,0 persen, sementara jumlah balita stunting turun sekitar 51,7 persen, dari 6.626 menjadi 3.196 jiwa,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, juga membagikan capaian di daerahnya.
“Kota Sungai Penuh berhasil menurunkan jumlah balita stunting dari 36 kasus pada 2021 menjadi 17 kasus pada 2025, dengan prevalensi stunting sebesar 8,0 persen pada 2024,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi coaching clinic bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan guna mempertajam penetapan sasaran target teknis bagi masing-masing pemerintah daerah.
sumber : Kemensetneg
