Jakarta, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi memulai akselerasi pembangunan Zona Integritas di seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT). Langkah tegas ini diambil untuk memastikan tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup berjalan bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.
Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa integritas merupakan syarat mutlak agar kebijakan lingkungan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Pembangunan Zona Integritas adalah pondasi bagi tata kelola yang bersih dan efektif. Tanpa itu, kebijakan lingkungan yang diterapkan tidak akan berjalan dengan baik,” ujarnya dalam arahannya.
KLH/BPLH menetapkan target ambisius agar seluruh unit kerja meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2028. Sebagai langkah awal, pada tahun 2026 ini terdapat penambahan delapan UPT baru yang akan diprioritaskan, terdiri dari lima UPT Penegakan Hukum serta tiga UPT Pengelolaan Gambut dan Mangrove.
Penambahan unit ini dipandang membawa risiko birokrasi yang tinggi, sehingga memerlukan pengawasan ketat. “Ini bukan sekadar agenda tambahan, tetapi upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kita,” tambahnya.
Pembangunan Zona Integritas di KLH/BPLH tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan manajemen risiko. Menteri Hanif menginstruksikan seluruh kepala satuan kerja untuk menjadi motor penggerak perubahan di unit masing-masing.
“Zona Integritas memastikan kewenangan dijalankan dengan sah, bebas korupsi, dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi KemenPANRB, Erwan Agus Purwanto, turut memberikan dukungan terhadap langkah ini. Ia menilai birokrasi yang efisien dan akuntabel adalah kunci pelayanan publik yang prima di era keterbukaan informasi.
Menutup arahannya, Menteri Hanif mengingatkan jajarannya bahwa hasil kerja yang tinggi akan menjadi sia-sia jika dicapai dengan cara-cara yang tidak jujur. Disiplin dalam menjalankan agenda strategis ini menjadi harga mati bagi seluruh aparatur KLH/BPLH.
“Kinerja tanpa integritas merusak institusi, dan integritas tanpa kinerja tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat. Keduanya harus berjalan seiring, selain itu, WBK bukan lagi pengecualian, tetapi tujuan yang harus dicapai bersama.” pungkasnya.
sumber : Kemenlh RI
