Yogyakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, menyoroti anomali kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar domestik yang terjadi di tengah laporan melimpahnya ketersediaan stok pangan nasional. Kondisi tersebut mendorong Komisi VI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama lembaga terkait untuk memperketat pengawasan jalur distribusi serta mengambil tindakan konkret demi menjaga stabilitas harga.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terpadu wajib menyisir seluruh mata rantai, mulai dari tingkat produsen hingga ke jaringan distribusi akhir. Langkah ini krusial untuk mengidentifikasi apakah lonjakan harga dipicu oleh penurunan produksi akibat faktor cuaca atau akibat adanya praktik penimbunan oleh spekulan.
“Pertama tentu kita tengok dulu ekosistem distribusinya. Kita lihat dari sisi produksi sendiri, bagaimana hasil sawah dan pengaruh musim yang bisa menyebabkan pengurangan produksi, atau justru sebaliknya, adanya indikasi penimbunan. Ini membutuhkan pengawasan ketat dari pihak dan lembaga terkait,” tegasnya di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/8).
Ia membeberkan adanya diskrepansi antara laporan resmi pemerintah dengan realitas harga di pasar. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama Perum Bulog, cadangan beras nasional dinyatakan berada dalam kondisi aman. Akan tetapi, harga beras, telur, hingga gula pasir di tingkat konsumen justru menunjukkan tren kenaikan.
“Stok pangan kita cukup, tapi kenyataannya di pasar harga mulai merangkak naik, seperti telur, gula, dan beras. Melalui Menteri Perdagangan, ini perlu diawasi secara ketat apa penyebab kenaikan ini apakah suplainya yang terganggu atau ada masalah di titik lain,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah agar tidak hanya berpangku tangan pada laporan data di atas kertas, melainkan langsung melakukan intervensi pasar untuk menekan gejolak harga yang membebani masyarakat.
“Kami harapkan kementerian terkait langsung mengadakan operasi pasar sehingga harga kembali stabil. ID Food misalnya bisa turun untuk gula, kemudian Bulog mengadakan operasi beras dan minyak goreng,” katanya.
Ia mengimbau seluruh regulator dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang terbukti mempermainkan pasokan demi meraup keuntungan sepihak.
“Masyarakat jangan sampai dirugikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Demokrat
