Jakarta, PR Politik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara resmi menyorongkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk tahun anggaran 2027. Suntikan dana segar tersebut dibidik guna mempertebal ketahanan sirkuit pelaksanaan berbagai program prioritas hulu-hilir yang berdampak langsung terhadap optimalisasi kurva produktivitas, ketajaman daya saing industri, akselerasi hilirisasi nilai tambah, penguatan industri kecil, pembenahan SDM, hingga transformasi digital industri nasional.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memaparkan draf analisisnya bahwa usulan injeksi anggaran tersebut bertindak sebagai draf kebutuhan strategis mutlak agar sektor industri manufaktur domestik andal melampaui target pembangunan nasional yang telah dipatok oleh pemerintah pusat.
“Tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun ini kami arahkan sepenuhnya untuk memperkuat program-program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional. Fokusnya antara lain pada penguatan industri kecil, pengembangan SDM industri, hilirisasi, restrukturisasi mesin dan peralatan industri, serta penguatan ekosistem industri nasional,” paparnya dalam Rapat Kerja (Raker) menegangkan bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (10/6).
Ia membongkar draf fakta bahwa usulan tambahan anggaran ini terpaksa diajukan di tengah kepungan kondisi pagu indikatif Kemenperin tahun anggaran 2027 yang menciut drastis di angka Rp2,01 triliun. Angka plafon tersebut tercatat merosot tajam sekitar 19,51 persen jika dikomparasikan dengan draf pagu awal pada tahun anggaran 2026 lalu.
Di sisi lain, sirkulasi kebutuhan belanja operasional dasar—meliputi belanja pegawai serta pemeliharaan layanan birokrasi pemerintahan—terus merangkak naik, sehingga ruang fiskal murni untuk mendanai program pembangunan industri daerah menjadi sangat terisolasi.
“Politik anggaran adalah sesuatu yang dinamis. Namun, sebagai bagian dari pemerintah, kami wajib mendukung seluruh program prioritas Bapak Presiden. Dengan anggaran yang tersedia, kami harus melakukan penajaman program dan alokasi secara objektif agar target-target pembangunan industri tetap dapat dicapai secara optimal,” serunya menguraikan draf manajemen risiko fiskal.
Ia menambahkan, jawatannya menyambut baik dukungan politik dari Komisi VII DPR RI yang sepakat memacu penguatan industri kecil sebagai tulang punggung dan benteng pertahanan ekonomi nasional. Berdasarkan draf perencanaan, mayoritas dana tambahan yang diusulkan bakal diguyur untuk mempertebal kapasitas industri kecil lewat program pemberdayaan, perluasan jangkauan pasar siber, serta inkubasi penumbuhan wirausaha baru.
“Saya sangat setuju apabila tambahan anggaran difokuskan untuk pembangunan industri kecil. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Industri kecil merupakan motor penting perekonomian yang harus terus diperkuat,” tegasnya tanpa ragu.
Manifes draf program prioritas yang tertuang dalam berkas usulan tambahan anggaran tersebut meliputi:
-
Restrukturisasi mesin dan modernisasi peralatan pabrikasi.
-
Fasilitasi pengembangan produk serta pembukaan akses pasar siber bagi IKM.
-
Penumbuhan ekosistem wirausaha baru pada klaster industri kecil.
-
Hilirisasi agresif berbasis pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam negeri.
-
Pengadaan instrumen alat uji laboratorium guna mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
-
Penguatan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan industri terintegrasi.
Di samping membahas urusan dapur anggaran, Menperin membeberkan draf perkembangan positif sirkuit industri kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) nasional. Berdasarkan draf sertifikasi terbaru, sejumlah produk kendaraan listrik yang dirakit di dalam negeri kini sukses mengunci angka Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mentereng di atas 60 persen.
“Perkembangan industri kendaraan listrik nasional menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Saat ini terdapat kendaraan listrik produksi dalam negeri yang telah mencapai TKDN di atas 60 persen. Ini menunjukkan bahwa kapasitas industri nasional terus meningkat dan semakin mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia melayangkan draf kritik jujur bahwa tantangan struktural industri nasional hari ini tidak boleh diisolasi hanya pada penguasaan produk akhir (end-product). Fakta lapangan membongkar bahwa Indonesia masih mengantongi ketergantungan kronis terhadap pasokan impor mesin dan peralatan pabrik dari luar negeri. Struktur impor barang modal berupa mesin manufaktur terpantau masih menguras devisa dalam porsi raksasa.
“Ketika kami melihat sebuah pabrik dengan TKDN tinggi, sering kali mesin produksinya masih berasal dari luar negeri. Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana Indonesia mampu memproduksi mesin untuk industrinya sendiri. Inilah yang kami sebut sebagai pengembangan industri machine making machine,” urainya membongkar ilusi komponen lokal semu.
Menutup draf rilis siber kedinasannya, guna mengeksekusi visi radikal machine making machine (industri pembuat mesin) tersebut, Kemenperin mengonfirmasi telah mendirikan unit pelaksana khusus yang bertindak sebagai episentrum pengembangan teknologi manufaktur nasional, yakni Indonesia Manufacturing Center (IMC) yang berlokasi strategis di Purwakarta, Jawa Barat. Platform ini diarsiteki khusus sebagai wadah rekayasa manufaktur, riset teknologi siber, serta inovasi mesin industri.
“Kami telah menyiapkan roadmap dan kelembagaan yang fokus pada pengembangan machine making machine. Melalui Indonesia Manufacturing Center ini, kami ingin membangun kemampuan nasional dalam memproduksi mesin dan peralatan industri sehingga ketergantungan terhadap impor barang modal dapat terus dikurangi,” pungkasnya mempertegas draf fondasi penting industrialisasi nasional dalam menyokong target pertumbuhan ekonomi tinggi di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.
sumber : Kemenperin RI
