Jakarta, PR Politik – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memasang target ambisius untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan instrumen pencegahan dini dan pembenahan total pada tata kelola penanganan di lapangan, menyusul adanya proyeksi cuaca ekstrem berupa musim kemarau yang datang lebih cepat dan berdurasi lebih lama dari siklus normal.
Ia memaparkan bahwa persiapan taktis dari hulu harus digodok sejak awal agar eskalasi titik api (hotspot) dapat diredam dengan lebih optimal. Fokus kementerian di bawah kepemimpinannya kini bergeser dari yang semula bersifat responsif saat terjadi kebakaran, menjadi tindakan preventif yang agresif guna menekan jumlah kejadian di lapangan.
“Hal-hal apa yang kita lakukan secara konkret agar kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini dan tahun depan bisa kita kendalikan dengan lebih baik, angkanya lebih turun. Idealnya kalau bisa zero karhutla mungkin itu sangat ideal, tapi paling tidak angkanya bisa kita tekan semaksimum mungkin,” tegasnya dalam rapat koordinasi bersama jajaran Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) di Kantor Kementerian Kehutanan.
Guna menyokong target tersebut, Kementerian Kehutanan bergerak cepat mengevaluasi seluruh kesiapan teknis instrumen pengendalian di zonasi rawan bencana. Agenda mitigasi ini mencakup perhitungan matang terkait kebutuhan intervensi udara berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan.
Selain itu, pengawasan di sektor darat juga diperketat melalui pemantauan intensif terhadap parameter Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), khususnya di kawasan lahan gambut yang rentan terbakar. Langkah ini dibarengi dengan audit kesiapan personel Manggala Agni beserta kecukupan unit peralatan pemadam di garis depan agar pengerahan pasukan berjalan efektif sesuai data riil.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola di instansinya tidak boleh sekadar menyentuh permukaan atau bersifat temporal saat menyelesaikan kasus per kasus di lapangan. Otoritas kementerian dituntut melahirkan pembenahan yang bersifat fundamental, termasuk penyempurnaan draf regulasi hukum agar penegakan aturan memiliki kepastian.
Formulasi regulasi yang kokoh dinilai menjadi kunci utama agar seluruh jajaran aparatur sipil negara dan kepolisian di daerah memiliki landasan operasional yang kuat untuk menjaga kelestarian ekologi nasional dalam jangka panjang.
“Yang saya inginkan adalah perbaikan struktural, jadi bukan hanya kasus. Ada regulasi apa yang perlu diperbaiki, harus apa yang kita lakukan sehingga sifatnya berubah struktural dan long term, sehingga ada sesuatu yang lebih ajeg untuk teman-teman bergerak memperbaiki,” pungkasnya menutup instruksi resminya kepada jajaran direktorat.
sumber : Kemenhut RI
