Sahroni Desak Aparat Penegak Hukum Berantas Mafia Tanah yang Serobot Aset Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas mafia tanah yang terlibat dalam penyerobotan lahan negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap penangkapan RS, 64, yang merupakan tersangka dalam kasus korupsi penguasaan aset PT KAI senilai Rp21,91 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan pada 17 April 2025.

“Jangan ragu untuk berantas semua mafianya,” tegas Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/4/2025). Ia menyoroti bahwa penyerobotan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hal baru, dan sering kali melibatkan mafia yang memiliki jaringan kuat, terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak lahan seperti PT KAI dan PTPN.

Sahroni mendorong BUMN dan pihak terkait untuk mendata semua aset yang dimiliki guna memastikan tidak ada lagi kasus penyerobotan aset negara. “Maka saya mendorong kejaksaan, polisi, dan BUMN untuk bekerja sama, tidak saja untuk mencegah, tapi juga menyisir aset yang sudah ada agar jelas dan clear peruntukannya,” ujarnya.

Sahroni juga menekankan pentingnya menjaga aset negara agar tidak jatuh ke tangan yang salah, mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan sangat besar. “Penyerobotan yang di Medan ini saja kerugiannya Rp21 M. Bayangkan kalau ada puluhan hingga ratusan kejadian seperti ini yang dibiarkan, bisa triliunan kerugian negara,” tambahnya.

Selain itu, Sahroni mengingatkan bahwa siapa pun yang menempati lahan negara secara ilegal harus ditindak tegas. “Jadi aparat tindak siapa pun yang menduduki tanah BUMN secara ilegal. Diduga kuat pasti ada kesengajaan di sana,” tandasnya.

Kasus ini mencuat setelah Kejari Medan menangkap RS yang diduga melawan hukum dengan menguasai aset negara berupa lahan milik PT KAI di Jalan Sutomo Nomor 11, Medan. Kejaksaan menilai aksi ini merugikan negara hingga Rp21,91 miliar.

Baca Juga:  Putih Sari Desak Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Terkena PHK Jelang Idulfitri

 

Sumber: fraksinasdem.org