Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menyoroti pengawasan terhadap arus masuk orang asing ke Indonesia, terutama yang mengalami kendala kesehatan atau harus dideportasi. Ia menegaskan bahwa persoalan ini memiliki dampak signifikan terhadap pembiayaan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Ini menjadi isu penting. Sebab, ini dapat berdampak pada pembiayaan yang ada di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Rinto dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Ia berharap aplikasi serta inovasi baru yang telah diperkenalkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat dimaksimalkan guna meningkatkan efisiensi serta pengawasan di sektor imigrasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tentang efisiensi.
Selain itu, Rinto turut mengapresiasi keberhasilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam mengembangkan program ketahanan pangan di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Menurutnya, program ini selaras dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada ketahanan pangan.
“Ini adalah langkah luar biasa yang patut diapresiasi. Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu kesejahteraan pegawai Lapas yang berinteraksi langsung dengan program-program seperti koperasi induk,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menegaskan pentingnya konsistensi dalam pemberantasan narkoba di dalam Lapas. Ia menekankan bahwa tidak hanya warga binaan, tetapi juga pegawai yang terlibat dalam peredaran narkoba harus mendapatkan perhatian serius.
Menurutnya, pengecekan narkoba secara berkala perlu dilakukan sebagai langkah preventif terhadap peredaran narkoba di dalam Lapas.
“Dengan pengecekan rutin dan upaya pemberantasan yang tegas, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari narkoba,” tambah legislator dapil Jawa Tengah IV itu.
Sumber: fraksidemokrat.org
