Rancang Perjanjian DCA, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bidik Pembentukan Tim Kerja Bersama Qatar

Jakarta, PR Politik – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia, H.E. Dr. Sultan Bin Mubarak Saad Al-Dosari. Pertemuan diplomatik tingkat tinggi tersebut digelar secara tatap muka di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Senin (22/6).

Dalam sirkuit dialog bilateral tersebut, kedua belah pihak secara intensif membahas rencana implementasi pembentukan Joint Committee atau Working Group (Tim Kerja Bersama). Langkah taktis ini diakselerasi sebagai instrumen vital untuk melipatgandakan volume dan kualitas kerja sama militer serta strategis antara Jakarta dan Doha.

Selain itu, tim delegasi kedua negara turut membedah draf langkah-langkah strategis menuju penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) serta Defence Cooperation Agreement (DCA). Payung hukum tertulis ini diproyeksikan bakal bertindak sebagai fondasi legal utama bagi penguatan komitmen kerja sama jangka panjang kedua negara di sektor pertahanan hulu-hilir.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Qatar untuk Indonesia secara resmi menyampaikan dokumen undangan khusus dari Deputy Prime Minister (DPM) sekaligus Menteri Pertahanan Qatar yang ditujukan langsung kepada Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk melakukan kunjungan dinas ke Doha. Undangan ini mempertegas posisi tawar geopolitik Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Timur Tengah.

Sirkuit pertemuan ini merupakan bagian dari manifesto dan upaya berkelanjutan yang konsisten dijalankan oleh pemerintah Indonesia bersama Qatar. Kemitraan strategis ini dibangun di atas prinsip saling menghormati kedaulatan, menyuplai keuntungan ekonomi-pertahanan bagi kedua pihak, serta berkomitmen nyata memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan global.

Menutup laporannya, koordinasi intensif pasca-kunjungan kehormatan ini diharapkan mampu memotong hambatan birokrasi kaku yang kerap memperlambat realisasi transfer teknologi pertahanan. Kerja sama yang transparan dan akuntabel ini disiapkan menjadi peluru kendali utama untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang mandiri, andal, serta bersih dari malafidat administrasi internasional.

Baca Juga:  Hadiri Sarasehan Ekonomi Nasional, Presiden Prabowo Sebut Pentingnya Kemandirian Ekonomi Nasional

sumber : Kemhan RI

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini