Jakarta, PR Politik – Rencana transformasi fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah mulai tahun 2027 ditegaskan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik maupun renovasi gedung semata. Penguatan kualitas tenaga kesehatan (nakes), keterjaminan ketersediaan obat-obatan, kelengkapan alat kesehatan (alkes), hingga peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan harus menjadi pilar utama dari ekosistem program tersebut.
Pandangan tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menanggapi penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (14/8).
“Rencana pemerintah memperbaiki ribuan Puskesmas dan rumah sakit daerah merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkap Nurhadi merespons rencana pemerintah yang menargetkan perbaikan 10.000 puskesmas dan 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mulai 2027.
“Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memperkuat fondasi pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya dalam keterangannya, Selasa (18/8).
Kendati mengapresiasi, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut mewanti-wanti agar perbaikan infrastruktur diimbangi dengan pemenuhan standar pelayanan dasar yang transparan. Ia mengingatkan agar jangan sampai daerah memiliki gedung faskes megah namun mengabaikan kebutuhan krusial pelayanan medis.
“Jangan sampai kita hanya membangun gedung yang bagus, tetapi di dalamnya kekurangan dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, bahkan tidak mampu memberikan pelayanan dasar secara optimal,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah memastikan intervensi anggaran memberikan dampak langsung terhadap pelayanan yang dirasakan masyarakat, mulai dari penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, program imunisasi, deteksi dini penyakit, hingga penanganan penyakit kronis. Perhatian khusus dinilai wajib diberikan kepada puskesmas di kawasan terpencil, terluar, tertinggal, kepulauan (3TP), serta wilayah dengan akses geografis sulit.
“Jangan sampai standar pembangunan hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi mengabaikan kesenjangan akses dan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk tingkat RSUD, perbaikan 441 gedung RSUD diharapkan mampu memperkuat sistem rujukan terpadu dan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Warga di daerah diharapkan tidak perlu lagi berobat ke kota besar hanya lantaran RSUD setempat minim dokter spesialis maupun fasilitas pendukung.
Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal ketat implementasi program perbaikan faskes ini agar anggarannya tidak habis untuk urusan semen dan batu belaka. Ukuran keberhasilan proyek ini terletak pada seberapa mudah dan terjangkaunya akses kesehatan bagi masyarakat luas.
“Apakah setelah program ini berjalan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terjangkau?” ujarnya.
Mengakhiri keterangannya, ia meminta pemerintah menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan pembenahan sistem dan kualitas SDM.
“Jangan hanya membangun fasilitas kesehatan, tetapi bangun juga kualitas manusianya (SDM nakes), sistemnya, dan pelayanannya,” tukasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
