Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mendesak pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan secara searah atau memukul rata dalam rencana revitalisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ia menilai tingkat kebutuhan perbaikan pada tiap fasilitas kesehatan amat beragam, sehingga pemerintah wajib melakukan pemetaan (mapping) secara rinci dengan menempatkan puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di garis terdepan prioritas.
Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas alokasi anggaran belanja program tersebut akan jauh lebih berdampak bila difokuskan langsung pada puskesmas yang kondisinya terbukti rusak parah atau mengalami keterbatasan sarana dasar yang menghambat akses pelayanan warga.
“Saya kira revitalisasi 10.000 puskesmas jangan dipukul rata. Tidak semua puskesmas membutuhkan revitalisasi dengan tingkat kebutuhan yang sama. Pemerintah harus melakukan pemetaan. Mana puskesmas yang memang kondisinya rusak dan membutuhkan intervensi segera, mana yang masih layak, dan mana yang paling membutuhkan prioritas,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Menurutnya, kawasan 3T membutuhkan porsi intervensi yang jauh lebih masif mengingat kompleksitas masalah kesehatan di daerah perbatasan dan pedalaman tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga hambatan geografis hingga krisis ketersediaan tenaga medis.
“Kalau anggaran kita terbatas, maka prinsipnya harus jelas: yang paling membutuhkan harus didahulukan. Jangan sampai puskesmas yang kondisinya masih baik mendapatkan revitalisasi besar-besaran, sementara puskesmas di daerah terpencil justru masih kekurangan fasilitas dasar dan tenaga kesehatan,” katanya.
Ia turut meminta pemerintah merombak dan mengevaluasi kembali porsi pembiayaan dalam proyek tersebut. Walaupun pembenahan fisik tergolong penting, ketercukupan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes) merupakan tiang penyangga paling krusial dari mutu pelayanan medis primer.
“Jangan sampai kita sibuk membangun gedung puskesmas, tetapi tenaga kesehatannya justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kalau ada anggaran yang bisa diefisienkan dari revitalisasi puskesmas yang sebenarnya belum terlalu mendesak, saya kira lebih bijak apabila sebagian diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan dan keberadaan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Perhatian pada kesejahteraan nakes, sambung Nurhadi, harus diartikan secara komprehensif. Hal ini tidak terbatas pada pemenuhan gaji maupun insentif finansial, melainkan mencakup kepastian jenjang karier, jaminan keselamatan kerja, pelatihan peningkatan kompetensi, fasilitas tempat tinggal, hingga pemberian insentif khusus bagi para dokter, perawat, dan bidan yang bersedia bertugas di kawasan terisolasi.
“Karena persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun puskesmas, tetapi bagaimana memastikan ada dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya yang mau bekerja dan bertahan di sana,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah untuk merevisi pola pendekatan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dari yang semula sekadar mengejar target kuantitatif bangunan fisik menjadi pendekatan kualitatif berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan sampai ukuran keberhasilan hanya 10.000 puskesmas selesai direvitalisasi. Ukuran keberhasilannya harus lebih jauh: apakah masyarakat di daerah tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik? Apakah tenaga kesehatannya tersedia? Apakah masyarakat di daerah 3T tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan?” katanya.
Ia mempertegas komitmen Fraksi Partai NasDem dalam mendukung penguatan sistem kesehatan nasional, dengan catatan seluruh alokasi dana APBN digunakan secara efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat bawah.
“Kalau harus memilih antara mempercantik bangunan yang masih layak dengan memastikan tenaga kesehatan di daerah terpencil mendapatkan insentif dan fasilitas yang layak, maka pemerintah harus berani menentukan prioritas. Negara harus hadir di tempat yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Nasdem
