Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB I, Johan Rosihan, mendesak pemerintah untuk segera menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih rinci, terukur, dan berbasis pencegahan. Langkah ini dinilai sangat vital agar pola penanganan musibah karhutla tidak selalu bersifat reaktif atau baru bergerak setelah kobaran api meluas.
Aspirasi tersebut ia tegaskan saat menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan beserta jajaran pejabat Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menekankan pentingnya ketersediaan acuan kerja yang komprehensif agar DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan secara menyeluruh.
“Harapan saya di raker hari ini kita ingin mendapat satu rencana mitigasi dari pemerintah dan itu menjadi pegangan kita bersama-sama untuk kita awasi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, ia turut mengkritik efektivitas sederet program penanganan yang dipaparkan kementerian. Berdasarkan catatan dokumen yang diterima DPR, terdapat sedikitnya 13 jenis kegiatan mulai dari penerbitan surat edaran, rapat koordinasi, apel siaga, pembentukan posko, hingga pengoperasian war room. Namun, seluruh kegiatan tersebut dinilai belum dilengkapi tolok ukur keberhasilan (outcome) yang teruji.
“Bahan ini yang disampaikan ini memuat catatan saya lebih dari 13 jenis kegiatan, surat edaran, rakor, apel, posko, war room, dan sebagainya. Namun tidak satu pun disertai indikator outcome yang membuktikan efektivitasnya,” katanya.
Selain masalah indikator kinerja, ia mempertanyakan parameter yang digunakan kementerian dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi penanganan karhutla. Ia mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencatatkan luasan karhutla terbesar keempat secara nasional, tetapi justru luput dari program utama seperti pembentukan posko siaga darurat, operasi satgas darat, alokasi sarana prasarana, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“NTB tidak masuk walaupun luas lahannya cukup besar. Apa dasar pemerintah dan kementerian untuk menentukan daerah-daerah dalam kegiatan utama ini?” ujarnya.
Ia juga mendesak kementerian untuk memetakan pemilikan dan status kawasan yang terbakar secara transparan, terutama membedakan antara kawasan konservasi milik negara dengan area konsesi pemegang izin swasta. Hal ini penting guna memicu efisiensi pemanfaatan dana APBN agar tidak digunakan untuk menanggung beban kelalaian korporasi.
“Jangan sampai APBN kita keluar pada kawasan-kawasan yang terbakar di kawasan pemegang izin. Jangan sampai mereka membakar hutan kita, kita keluarkan uang untuk menyelesaikan apa yang mereka kerjakan,” tegasnya.
Guna memperkuat benteng pencegahan di tingkat tapak, Johan mendorong pengadaan teknologi pendukung seperti drone thermal untuk kawasan Taman Nasional Tambora di NTB agar potensi titik api (hotspot) dapat terdeteksi sejak dini. Ia berharap ke depan penetapan anggaran karhutla benar-benar mengacu pada peta kerawanan di tiap daerah.
“Dengan prinsip alokasi seharusnya mengikuti konsentrasi risiko,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
