Jakarta, PR Politik – Penurunan angka pengangguran secara nasional dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas penyerapan tenaga kerja terdidik, khususnya lulusan perguruan tinggi. Di tengah tren makro yang membaik, lonjakan proporsi pengangguran berlatar belakang sarjana membutuhkan penanganan mendalam dan sistematis dari seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) periode Mei 2026, total pengangguran nasional mencatatkan penurunan dari 8,43 juta orang menjadi 7,22 juta orang.
Wakil Ketua Umum Partai Perindo sekaligus Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Tama S. Langkun, memberikan apresiasi atas penurunan angka pengangguran terbuka tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak lekas berpuas diri mengingat ada dinamika lain yang mengkhawatirkan di balik data tersebut.
“Pertama-tama tentu kita harus mengapresiasi penurunan jumlah pengangguran nasional. Dari sekitar 8,43 juta menjadi 7,22 juta orang. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam penciptaan dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/8).
Di balik penurunan angka pengangguran makro, data BPS mencatat jumlah penganggur berpendidikan sarjana kini menyentuh 1.033.182 orang atau menyumbang 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur. Porsi ini melonjak signifikan dibandingkan periode Agustus 2022 yang lalu sebesar 7,98 persen.
“Di satu sisi pengangguran nasional turun, tetapi di sisi lain proporsi pengangguran sarjana justru meningkat. Ini sebuah kontradiksi yang harus kita baca secara serius. Jangan sampai keberhasilan menurunkan angka pengangguran nasional justru menutupi persoalan baru, yaitu semakin banyak tenaga kerja berpendidikan tinggi yang tidak terserap,” katanya.
Ia menegaskan bahwa ketidakmampuan pasar kerja menyerap lulusan perguruan tinggi merupakan masalah struktural berupa mismatch antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan riil industri. Menurutnya, kegagalan penyerapan ini tidak boleh serta-merta dibebankan kepada para lulusan anyar (fresh graduate).
“Jangan kita mengatakan sarjananya tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman, atau terlalu memilih pekerjaan. Kita harus melihat persoalan ini secara lebih adil dan struktural. Ada tanggung jawab universitas, dunia usaha, dan pemerintah,” tegasnya.
Guna mengatasi jurang pemisah tersebut, Tama menawarkan formulasi solusi terpadu bernama konsep “3 Link and Match”:
-
Perguruan Tinggi: Memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri serta mengevaluasi daya serap alumni secara berkala.
-
Dunia Usaha: Membuka jalur transisi yang adaptif melalui program magang terstruktur, apprenticeship, hingga rekrutmen langsung bagi lulusan baru.
-
Pemerintah: Memastikan iklim investasi, hilirisasi, ekonomi digital, industri kreatif, hingga jasa profesional mampu menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas.
“Kampus harus mulai berani mengukur dirinya dari apa yang terjadi kepada alumninya setelah wisuda. Berapa persen yang bekerja? Berapa lama masa tunggunya? Apakah pekerjaan mereka sesuai dengan kompetensinya?” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan sektor kewirausahaan (entrepreneurship) sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menghentikan membengkaknya angka pengangguran sarjana.
“Tidak semua sarjana harus menjadi entrepreneur. Entrepreneurship penting, tetapi negara tetap harus memastikan tersedianya lapangan kerja formal yang layak. Jangan sampai tanggung jawab penciptaan pekerjaan justru seluruhnya dibebankan kepada individu,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, ia menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dalam menyelaraskan kapasitas output pendidikan tinggi dengan ketersediaan ruang kerja di sektor riil.
“Kita tidak boleh hanya mencetak lebih banyak sarjana. Kita juga harus menciptakan lebih banyak pekerjaan yang membutuhkan sarjana,” pungkasnya.
sumber : Perindo
