Bandung, PR Politik – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menggelar Training Orientasi Partai (TOP) sekaligus melantik jajaran pengurus Dewan Penasihat dan Dewan Pakar PKS Tingkat Wilayah serta Daerah se-Jawa Barat di Hotel Grand Asprilia, Bandung, Minggu (6/9). Perhelatan ini dirancang untuk menyamakan orientasi kelembagaan agar seluruh jajaran partai bertindak sesuai koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PKS Tahun 2025.
Hadir sebagai narasumber utama, Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi (KKL) Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Syamsu Hilal, menegaskan bahwa AD ART bukan sebatas dokumen teknis administrasi, melainkan kompas dan panduan etis dalam menjalankan amanah partai yang berlandaskan keluhuran akhlak, inovasi, patriotisme, serta pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa “menjadikan AD ART sebagai ruh dan landasan gerak seluruh Anggota Partai merupakan prinsip mendasar yang harus dipahami bersama, termasuk dalam menjalankan amanah di lingkungan Dewan Penasihat dan Dewan Pakar. Penegasan tersebut sejalan dengan ketentuan AD ART yang mewajibkan Anggota Partai untuk taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai, dan Kebijakan Partai, sekaligus menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai.”
Berdasarkan AD ART PKS Tahun 2025, Dewan Penasihat diposisikan sebagai lembaga otonom berisi figur-figur berpengaruh yang bertugas memberikan bimbingan dan pertimbangan di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, hingga ranting. Sementara itu, Dewan Pakar diisi oleh individu dengan keahlian spesifik guna melahirkan gagasan inovatif dan solusi strategis bagi perbaikan bangsa.
Ia menguraikan bahwa di tingkat wilayah dan daerah, Dewan Penasihat serta Dewan Pakar bertanggung jawab secara hirarki kepada Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Majelis Pertimbangan Daerah (MPD).
Keberadaan lembaga otonom ini sejajar dengan struktur utama partai untuk memastikan fungsi konsulatif, supervisi, serta pembinaan berjalan harmonis.
“AD ART menempatkan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Daerah sejajar dengan struktur utama Partai pada tingkat masing-masing, sekaligus memberikan fungsi pertimbangan, konsultasi, supervisi, dan pembinaan agar kebijakan serta pelaksanaan program tetap sejalan dengan tujuan Partai dan ketetapan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antara struktur pengurus, Majelis Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar menjadi elemen penting untuk memastikan kepakaran dan ketokohan benar-benar bertransformasi menjadi penguatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnyal.
Menutup pemaparannya, ia berharap penguasaan AD ART ini bermuara pada kesatuan langkah dan kedisiplinan organisasi dalam melahirkan kader pimpinan yang bersih, profesional, dan berjiwa negarawan.
“Pada akhirnya, penguasaan AD ART diharapkan melahirkan kesamaan arah gerak, kedisiplinan organisasi, dan kualitas kontribusi yang semakin kuat—sehingga AD ART benar-benar hadir bukan hanya sebagai dokumen konstitusional Partai, tetapi menjadi ruh, kompas, dan landasan pengabdian seluruh unsur PKS di Jawa Barat,” ujarnya menutup paparannya.
sumber : PKS
