Jakarta, PR Politik – Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kamboja yang telah terjalin selama kurang lebih 67 tahun kini memasuki babak baru. Kedua negara sepakat untuk menjajaki kerja sama strategis di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Potensi kemitraan tersebut menguat usai berlangsungnya pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (28/7).
Pertemuan bilateral tersebut dipimpin secara langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Pemerintah Indonesia, serta Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, HE Hun Many. Agenda ini menjadi pijakan penting untuk mempererat hubungan kedua negara di kawasan Asia Tenggara.
Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik (best practices), khususnya pada aspek tata kelola publik, transformasi digital, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pengawasan administrasi pemerintahan.
“Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, ia memaparkan tugas strategis Kementerian PANRB serta akselerasi transformasi tata kelola publik yang berfokus menyokong agenda pembangunan nasional. Langkah-langkah reformasi ini juga disain untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Di hadapan delegasi Kamboja, ia membeberkan delapan strategi prioritas transformasi birokrasi. Pada sektor pelayanan publik, Indonesia telah mencatatkan capaian konkret dengan mengoperasikan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta mengintegrasikan layanan omnikanal demi memudahkan akses masyarakat.
Kerja sama ke depan diproyeksikan mencakup pertukaran pegawai, riset bersama, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan.
“Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara,” katanya.
Sementara itu, Deputy Prime Minister Kerajaan Kamboja, HE Hun Many, memaparkan arah peta jalan transformasi birokrasi di negaranya. Saat ini, Kamboja tengah memfokuskan modernisasi administrasi publik melalui skema Strategi Pentagon yang bertumpu pada penguatan performa instansi, standarisasi rekrutmen, serta pemanfaatan teknologi registrasi.
Ia menyambut positif peluang kolaborasi ini, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, program evaluasi aparatur sipil negara, hingga penelitian bersama.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Menteri Rini dan HE Hun Many mengakhiri pertemuan dengan menandatangani dokumen Joint Statement (JS). Dokumen ini menjadi landasan formal bagi kedua negara untuk mengeksplorasi kerja sama teknis pada area reformasi birokrasi, manajemen kinerja, pengembangan SDM, serta transformasi digital pemerintah yang saling menguntungkan di masa mendatang.
sumber : Kemenpan RI
