Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menekankan perlunya strategi yang jelas dan transparan untuk menutup kesenjangan anggaran sebesar Rp67 triliun dalam Program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Hal tersebut disampaikan usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN di Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
Muh Haris menjelaskan, alokasi RAPBN 2026 untuk BGN mencapai Rp268 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat, namun kebutuhan riil mencapai Rp335 triliun. “Ada gap Rp67 triliun yang harus segera dicarikan solusinya. Pemerintah perlu memastikan strategi bridging yang konkret, baik melalui efisiensi, cost-sharing dengan pemerintah daerah, maupun mekanisme pembiayaan kreatif. Jangan sampai pelayanan gizi untuk anak-anak bangsa terpotong di tengah jalan,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Muh Haris juga menyoroti kualitas gizi dan fokus intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurutnya, alokasi untuk anak sekolah saat ini masih mendominasi 83,4%, sementara untuk ibu hamil, menyusui, dan balita hanya 10,1%. “Padahal periode 1.000 HPK adalah kunci pencegahan stunting. BGN harus berani menaikkan porsinya menjadi minimal 12–15% agar dampaknya signifikan,” jelasnya.
Politikus PKS itu juga menekankan pentingnya digitalisasi tata kelola MBG senilai Rp5,89 triliun agar benar-benar memberikan manfaat nyata. “Digitalisasi bukan sekadar proyek, tapi harus menjamin transparansi, integritas pembayaran, dan akuntabilitas. SLA pembayaran harus maksimal tujuh hari, fraud rate di bawah 0,2%, serta adanya dashboard publik real-time agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Menyangkut kesiapan lapangan, Muh Haris meminta BGN memastikan ketersediaan dapur umum, cold chain, dan SDM gizi agar siap mendukung lonjakan 30.000 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) hingga akhir 2025. “Program ini jangan sampai terganjal bottleneck di lapangan. Keterlambatan distribusi atau lemahnya pengawasan bisa berakibat fatal, apalagi sudah ada kasus keracunan dan isu halal yang meruntuhkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, Muh Haris menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung penuh akselerasi Program Makan Bergizi Nasional sebagai investasi strategis untuk menekan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui kemitraan UMKM. Namun, ia menegaskan dukungan tersebut tetap disertai pengawasan ketat.
“Program makan bergizi gratis ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Kami ingin memastikan program ini berjalan sehat, halal, higienis, adil, dan bermanfaat bagi rakyat kecil. Jangan sampai ada anak yang keracunan, jangan ada UMKM yang dirugikan karena keterlambatan pembayaran. Ini wujud nyata keberpihakan kita kepada rakyat,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
