Mataram, PR Politik – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Mori Hanafi, mendorong Pemerintah Provinsi NTB dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk bersinergi dalam melobi pemerintah pusat guna membuka kembali ekspor konsentrat tambang. Ia menilai pendekatan yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pihak justru tidak efektif.
“Tidak bisa sendiri-sendiri. PT Amman sendiri, pemprov sendiri (melobi). Dulu PT Amman boleh melakukan ekspor, tapi pajaknya ditambah 15 persen. Yang penting buka keran ekspornya, dan 15 persen itu enggak kecil, loh,” kata Mori, Selasa (17/6/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Mori menanggapi rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji kemungkinan relaksasi ekspor konsentrat bagi PT AMNT, yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sebelumnya, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut telah melakukan negosiasi dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, terkait peluang relaksasi ekspor bahan mentah.
Mori menegaskan bahwa penyebab utama terhentinya ekspor adalah belum optimalnya pemanfaatan fasilitas smelter milik PT AMNT di KSB. Kondisi ini, menurutnya, menempatkan pemerintah daerah dalam posisi serba salah.
“Sebenarnya ini pernah terjadi di era Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi datang dua kali untuk melihat perkembangan proyek smelter di KSB itu,” ujar Mori.
Ia menambahkan bahwa keberadaan smelter merupakan tuntutan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, sebagai syarat untuk melakukan ekspor. Namun, menurutnya, teknologi dan proses pemurnian mineral bukanlah hal sederhana dan memerlukan investasi besar.
“Optimalisasi smelter ini enggak semudah yang disampaikan Pak Tito. Berat itu. Dulu, Pak Presiden Jokowi aja datang ke KSB kedua kali. Pada saat itu, AMNT stop ekspor. Jadi, smelter ini adalah barang baru buat PT Amman dan negara kita,” ungkap Mori.
Lebih lanjut, Mori menyarankan agar PT AMNT mendapatkan pendampingan dalam upaya maksimalisasi pengoperasian smelter, mengingat nilai investasinya yang sangat besar.
“Memang harus sama-sama saling membantu. Bayangkan nilai investasinya dahsyat. Jadi ini dalam rangka tugas kita bersama untuk mendorong pemanfaatan smelter,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu juga menyinggung pentingnya kontribusi PT AMNT terhadap pendapatan daerah, termasuk melalui pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Ia menyebut bahwa keterlambatan pembayaran pajak oleh perusahaan turut berdampak pada kondisi ekonomi daerah.
“Tidak bisa dipungkiri, pajak bahan bakar aja, kalau PT Amman Mineral belum bayar, daerah itu masih minus. Kalau Amman sudah bayar pasti plus lagi pertumbuhan ekonomi NTB. Apalagi kalau dibuka ekspor tambang,” tutup Mori.
Sebagai informasi, smelter pemurnian tembaga dan logam mulia milik PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat telah diresmikan pada tahun 2024, dengan total investasi mencapai Rp21 triliun.
Sumber: fraksinasdem.org
