Sidoarjo, PR Politik – Kementerian Kehutanan terus memperkuat transformasi tata kelola kehutanan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi geospasial. Langkah strategis ini diwujudkan lewat peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu mengoperasikan teknologi terkini secara optimal demi mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif, efisien, akurat, dan berbasis data riil.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) pada 6–10 Agustus 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur. Agenda ini menjadi pilar penting Kementerian Kehutanan dalam memperkuat kapasitas aparatur untuk kebutuhan pengawasan, pemantauan, evaluasi, hingga pengelolaan hutan berkelanjutan.
Rangkaian pelatihan ini memadukan materi teoretis pada 6–8 Agustus 2026 dan praktik lapangan pada 9–10 Agustus 2026. Guna menjamin kualitas pelatihan, penyelenggara menghadirkan narasumber dan instruktur ahli dari Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, dan Drone Pilot Academy.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Erwan Sudaryanto, memaparkan bahwa investasi pada kapasitas aparatur merupakan kunci utama dalam mendorong modernisasi sektor kehutanan nasional.
“Kementerian Kehutanan terus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola kehutanan. Pesawat udara tanpa awak telah menjadi instrumen penting dalam mendukung penyediaan data spasial yang cepat, akurat, dan efisien, baik untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan, inventarisasi tegakan dan potensi hutan, patroli kawasan, maupun percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial. Karena itu, ketersediaan perangkat harus diikuti oleh peningkatan kompetensi operator yang memahami aspek teknis dan ketentuan keselamatan penerbangan. Kami juga berharap kegiatan ini dapat direplikasi oleh UPT Kementerian Kehutanan lainnya,” ujarnya.
Teknologi drone memegang peran vital dalam menyukseskan berbagai program prioritas kementerian. Data visual dan spasial yang diproduksi dari udara dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi kawasan, mengawasi perizinan, mengidentifikasi potensi jasa lingkungan, memetakan bahan baku kayu, hingga menyediakan data pendukung untuk penghitungan cadangan karbon (carbon stock).
Materi pelatihan disusun secara komprehensif, mulai dari pengenalan simulator, prosedur pemeriksaan sebelum terbang (pre-flight check), teknik manuver dasar, misi pemetaan otomatis, hingga penanganan kondisi darurat (emergency procedure). Peserta juga dibekali pemahaman administrasi legal lewat Portal SIDOPI GO untuk mendapatkan Remote Pilot Certificate (RPC) resmi dari Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Kepala BPHL Wilayah VIII Surabaya, Yoga Prayoga, menyatakan bahwa mencetak operator drone yang andal merupakan langkah taktis untuk memperkuat performa lembaga di lini terbawah.
“Kompetensi operator drone akan memperkuat kemampuan BPHL Wilayah VIII dalam menghasilkan data spasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan meningkatkan kualitas pemantauan, pengawasan, serta pelayanan teknis kepada para pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan para pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berbasis data,” urainya.
Sisi profesionalisme peserta juga diakui oleh fasilitator dari Drone Pilot Academy, Ramadhan Adi Pratama. Ia memberikan ucapan selamat karena seluruh peserta telah berhasil melintasi syarat awal untuk menuju tahapan sertifikasi pilot komersial resmi.
“Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta atas antusiasme dan komitmen tinggi dalam menguasai teknologi drone secara aman dan profesional,” pungkasnya.
Melalui komitmen berkelanjutan ini, Kementerian Kehutanan menegaskan kesiapannya untuk membangun sistem penyelenggaraan kehutanan yang modern, adaptif terhadap kemajuan zaman, serta mampu mengawal target pembangunan hijau nasional secara terukur.
sumber : Kemenhut
