Jakarta, PR Politik – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan petani dan masyarakat, sekaligus memerangi praktik mafia pangan. Ia menyatakan bahwa kebijakan sektor perberasan dirancang untuk menjaga keseimbangan, memastikan petani mendapat harga gabah yang layak dan masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan melepas 1,3 juta ton stok beras cadangan hingga akhir 2025 melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Negara hadir untuk rakyat. Petani harus sejahtera, rakyat tidak boleh terbebani harga. Karena itu, stok beras pemerintah 1,3 juta ton kita gelontorkan untuk menstabilkan harga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Mentan Amran di Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Mentan Amran mengingatkan bahwa mafia pangan tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem perberasan. Investigasi yang dipimpinnya menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar. Kasus ini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Saya tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas,” ujarnya.
Untuk mendukung petani, pemerintah menjaga harga gabah di level Rp6.500 per kg, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Serapan gabah oleh Bulog meningkat dua kali lipat menjadi 6.000 ton per hari, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 122,64 pada Juli 2025, menandakan peningkatan kesejahteraan petani. Sementara itu, harga beras di 15 provinsi mulai turun berkat distribusi beras SPHP yang akan ditingkatkan hingga 10.000 ton per hari.
Dengan stok yang melimpah, harga yang stabil, dan langkah berani melawan mafia pangan, Mentan optimistis Indonesia mampu menjaga kedaulatan pangan. “Kami tidak hanya ingin swasembada, tapi juga kedaulatan pangan yang membuat bangsa ini berdiri tegak tanpa tekanan,” pungkasnya.
sumber : Kementan RI
