Jakarta, PR Politik – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara resmi membuka Sidang Musyawarah Nasional V Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Munas V DPP APDESI) Tahun 2026. Dalam sambutannya, Mendes menekankan agar momentum Munas menjadi ajang konsolidasi energi positif guna mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Mendes Yandri meminta seluruh perangkat desa yang tergabung dalam APDESI untuk menghindari konflik internal dan fokus pada kerja nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa desa merupakan titik sentral dari kebijakan strategis nasional saat ini.
“Munas bukan untuk gagah-gagahan. Daripada ribut di Munas mending kita guyub. Kita bicara program, kita atur bagaimana supaya desanya hebat dan semua program Bapak Presiden Prabowo terwujud,” pesannya di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (29/1).
Mendes memaparkan bahwa sejumlah agenda besar pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga swasembada pangan dan energi sepenuhnya bertumpu pada kesiapan struktur di tingkat desa.
“Ini pasukan hebat semua. Oleh karena itu energi positif ini tidak boleh terpecah belah. Program Pak Presiden sangat mulia dan semua ada di desa. MBG, Kopdes Merah Putih, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan lain sebagainya semua ada di desa,” tambahnya.
Senada dengan Mendes, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang turut hadir menegaskan bahwa Presiden Prabowo memegang teguh mandat konstitusi untuk membangun ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Persatuan nasional disebutnya sebagai syarat mutlak agar transformasi ekonomi ini berjalan maksimal.
“Pak Presiden minta Indonesia bersatu. Itu saja,” paparnya singkat namun tegas.
Ia menambahkan bahwa target besar pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting memerlukan keterlibatan aktif para kepala desa sebagai mitra strategis pemerintah pusat.
“Presiden Prabowo setia pada Undang-Undang 1945 termasuk ekonomi pancasila. Oleh karena itu kebijakan Bapak Presiden seluruhnya harus berpihak pada kepentingan rakyat yang banyak, tidak boleh tawar menawar. Kita maunya membangun, kalau program Bapak Prabowo berjalan dengan baik, pasti akan ada perubahan besar di rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari berbagai kementerian teknis, mempertegas kesepakatan bahwa desa adalah pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju dan pengentasan kemiskinan ekstrem secara nasional.
sumber : Kemendesa RI
