Jakarta, PR Politik – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) hibrida ke Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pergerakan taktis di lapangan tersebut, Dirjen PKTN menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, serta Perum Bulog guna memastikan stabilitas harga minyak goreng subsidi MINYAKITA.
Dirjen PKTN memaparkan bahwa pengecekan intensif ini dieksekusi sebagai langkah respons cepat dan tindak lanjut atas beredarnya pasokan informasi siber mengenai dugaan lonjakan harga MINYAKITA di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diisukan menyentuh angka Rp22.000 per liter.
Namun, berdasarkan hasil pantauan fisik secara langsung di lapangan, Dirjen PKTN membantah keras kebenaran rumor tersebut dan menegaskan bahwa hasil pengawasan riil di Pasar Palmerah sama sekali tidak menemukan adanya harga MINYAKITA bertengger di level Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter. Kenyataan empiris menunjukkan, harga komoditas pangan subsidi tersebut di beberapa lapak toko yang dikunjungi terpantau rata-rata dijual konsisten sesuai HET yang telah dipatok dari pengecer ke konsumen, yakni sebesar Rp15.700 per liter.
Kendati mayoritas pedagang patuh, tim gabungan di lapangan dilaporkan masih menemukan adanya segelintir oknum pedagang nakal yang nekat menjual komoditas tersebut melampaui ambang batas HET. Atas temuan pelanggaran administrasi itu, Kemendag mengonfirmasi bakal segera mengambil langkah penindakan tegas yang diselaraskan dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengingatkan dengan tegas bahwa seluruh pelaku usaha hulu hingga hilir mengemban kewajiban hukum untuk mematuhi regulasi pelabelan serta struktur harga resmi yang telah ditetapkan oleh negara demi menjaga daya beli masyarakat horizontal.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label,” cetus Dirjen PKTN mengunci aturan hukum perlindungan konsumen tanpa kompromi.
Sinergi pengawasan lintas instansi bersama Satgas Pangan Polri dan Perum Bulog ini diposisikan sebagai peluru kendali utama pemerintah untuk mendeteksi dini potensi munculnya hambatan distribusi, praktik penimbunan barang (hoarding), maupun aksi spekulasi harga yang merugikan rakyat kecil. Keterlibatan aktif Bulog dalam sidak ini sekaligus memberikan garansi keamanan pasokan pangan bahwa rantai distribusi logistik ke pasar-pasar tradisional di Jakarta berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
Menutup laporannya, kolaborasi taktis antara Kementerian Perdagangan, aparat penegak hukum, dan otoritas logistik negara ini diproyeksikan andal mempertahankan tingkat kepercayaan (public trust) masyarakat terhadap kehadiran negara di tengah fluktuasi ekonomi. Penertiban pasar yang bersih dari ego sektoral birokrasi kaku ini dijamin akan terus bergulir secara akuntabel serta transparan di yurisdiksi lainnya demi mewujudkan iklim niaga yang sehat, jujur, dan berkeadilan.
sumber : Kemendag RI
