Jakarta, PR Politik – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), Handi Risza, menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas serta ketahanan sistem kelistrikan nasional. Menurut analisisnya, gangguan pasokan listrik tidak sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keandalan layanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang utama aktivitas ekonomi nasional.
“Di tengah upaya pemerintah mendorong industrialisasi, hilirisasi, transformasi digital, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, gangguan pasokan listrik berskala luas tidak boleh dianggap sebagai peristiwa rutin semata. Listrik bukan lagi sekadar komoditas, melainkan infrastruktur strategis yang menentukan daya saing nasional,” ujarnya, Rabu (24/6).
Ia menegaskan setiap gangguan pada sistem kelistrikan harus dievaluasi secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap layanan ketenagalistrikan tetap terjaga dengan baik.
Ia menyampaikan setidaknya terdapat lima catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan PLN:
-
Transparansi dan Akuntabilitas: PLN perlu menyampaikan secara terbuka akar penyebab pemadaman, wilayah terdampak, langkah penanganan, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Evaluasi harus menyentuh aspek tata kelola, manajemen risiko, dan perencanaan jangka panjang.
-
Penguatan Mitigasi Risiko: Perlunya modernisasi jaringan, peningkatan cadangan daya (reserve margin), pengembangan smart grid, serta percepatan digitalisasi sistem pengawasan dan deteksi gangguan.
-
Perlindungan Konsumen: Masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak berhak memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Mekanisme kompensasi kepada pelanggan juga harus berjalan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Percepatan Investasi Infrastruktur: Menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi yang tinggi.
-
Sistem Energi Berkelanjutan: Pembangunan sistem energi yang lebih tangguh melalui diversifikasi sumber energi, pengembangan energi terbarukan, sistem penyimpanan energi (energy storage), serta pembangkit tersebar (distributed generation).
“Evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian penyebab teknis semata, tetapi juga harus menyentuh aspek tata kelola, manajemen risiko, dan perencanaan jangka panjang. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa peristiwa serupa tidak akan berulang,” katanya.
“PLN perlu memperkuat sistem manajemen risiko yang dimilikinya sehingga setiap kondisi kritis dapat segera diantisipasi sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas,” tambahnya.
Mengenai hak masyarakat, ia kembali mengingatkan pentingnya menempatkan posisi pelanggan sebagai prioritas utama saat terjadi kendala operasional di lapangan.
“Perlindungan konsumen perlu diperkuat sehingga masyarakat memperoleh kepastian ketika terjadi gangguan layanan. Kompensasi merupakan indikator tanggung jawab penyelenggara layanan publik atas kualitas pelayanan yang diberikan,” jelasnya.
“Penguatan sektor ketenagalistrikan membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, dan investasi yang memadai agar peningkatan keandalan layanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keandalan listrik merupakan salah satu indikator utama yang diperhatikan oleh investor global. Indonesia saat ini tengah berkompetisi menarik investasi pada sektor manufaktur, hilirisasi mineral, kendaraan listrik, pusat data (data center), kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital yang seluruhnya sangat bergantung pada kontinuitas pasokan listrik tanpa kedip.
“Setiap gangguan besar pada sistem kelistrikan berpotensi meningkatkan persepsi risiko investasi dan menurunkan daya saing nasional,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak PLN, pemerintah, regulator, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjadikan peristiwa pemadaman listrik ini sebagai momentum mempercepat reformasi tata kelola sektor ketenagalistrikan secara nasional.
“Masukan yang kami sampaikan bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya sistem kelistrikan nasional yang andal, tangguh, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keandalan listrik harus ditempatkan sebagai prioritas nasional agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju tetap menyala,” ucapnya menutup pernyataannya.
sumber : PKS
