Jakarta, PR Politik – Dalam dunia politik, jarak antara produksi kebijakan dan publikasi seringkali sangat singkat. Momentum menjadi kunci dan waktu yang terbatas menciptakan tekanan bagi politisi untuk segera menghadirkan kebijakan.
Namun, di balik urgensi tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi: menjaga keseimbangan antara harapan publik dan kenyataan yang bisa diwujudkan.
Ini adalah “absensi” yang harus selalu hadir dalam memori publik, tuntutan yang tidak mudah dipenuhi. Enam bulan telah berlalu sejak pemerintahan baru dilantik, berbagai kebijakan telah diluncurkan.
Namun, tidak sedikit dari kebijakan tersebut yang kemudian dianulir karena tekanan publik yang besar. Kisruh elpiji 3 kg, pagar laut, PPN, dan pengumuman pengunduran penerimaan CPNS adalah sebagian contohnya.
Di sisi lain, program kampanye Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan banyak persoalan teknis. Sementara itu, program cek kesehatan saat ulang tahun, meskipun diapresiasi sebagai bentuk perhatian, tidak mampu membangkitkan antusiasme warga.
Dalam buku “Passages to the Presidency: From Campaigning to Governing”, Charles O. Jones menjelaskan bahwa transisi dari kampanye ke pemerintahan adalah fase kritis yang seringkali diabaikan banyak politisi.
Kampanye adalah tentang membangun narasi dan harapan, sementara pemerintahan adalah tentang mengelola realitas dan implementasi kebijakan. Presiden Prabowo Subianto kini harus menghadapi tantangan rasionalisasi kebijakan yang lebih serius.
Penulis menggarisbawahi pentingnya transisi yang mulus dari fase kampanye ke fase pemerintahan. Salah satu poin kunci yang diangkat adalah kebijakan yang dibuat selama kampanye seringkali bersifat populis dan dirancang untuk menarik perhatian publik.
Namun, ketika sudah masuk ke fase pemerintahan, kebijakan tersebut harus diuji kembali untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya populer, tetapi juga feasible (dapat dilaksanakan) dan sustainable (berkelanjutan).
Buruknya Komunikasi Publik
Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah tidak efektifnya komunikasi publik. Seperti yang diulas oleh Kompas beberapa pekan lalu, buruknya komunikasi publik dapat memperburuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Meskipun secara teknis sejumlah juru bicara telah ditunjuk di berbagai kementerian, lembaga, bahkan di lingkaran dalam Istana (seperti PCO di bawah komando Hasan Nasbi), komunikasi kebijakan seringkali tidak sampai dengan baik ke publik. Mereka tampak berada di ruang yang terpisah dari presiden, tidak melekat erat dalam strategi komunikasi utama.
Situasi ini menyerupai Production House (PH) yang terus memproduksi pesan, tetapi tidak benar-benar memahami visi dan arahan produser—dalam hal ini, presiden. Hal ini menciptakan gap antara apa yang diinginkan pemerintah dan apa yang dipahami oleh masyarakat
Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang sebenarnya dirancang untuk kepentingan publik bisa disalahartikan, bahkan ditolak oleh masyarakat.
Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi dalam kasus-kasus kebijakan yang dianulir karena tekanan publik. Komunikasi yang buruk atau tidak efektif dapat memperburuk situasi dan menciptakan distrust.
Salah satu contoh yang bisa diambil adalah kasus elpiji 3 kg. Kebijakan ini sebenarnya dirancang untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Namun, karena komunikasi yang buruk, kebijakan ini justru menimbulkan polemik dan akhirnya dianulir.
Padahal, jika komunikasi dilakukan dengan baik, pemerintah bisa menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan itu akan berdampak positif bagi masyarakat.
Jika pola ini terus berlanjut, maka pemerintah berisiko terjebak dalam pola “Policy by Trending Topic” atau trending di ruang publik, di mana kebijakan dibuat berdasarkan isu-isu yang sedang viral atau trending di ruang publik.
Padahal, seharusnya ide dan gagasan kebijakan mampu diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Jika tidak, maka akan menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap pengelolaan kebijakan publik.
Distrust jika terus menumpuk akan mengikis legitimasi pemerintah dan membuat setiap kebijakan yang diambil dianggap sebagai reaksi spontan terhadap tekanan publik, bukan sebagai hasil dari perencanaan yang matang.
Distrust dapat mengikis legitimasi pemerintah dan membuat setiap kebijakan yang diambil dipertanyakan oleh publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan krisis kepercayaan yang sulit untuk dipulihkan.
Membangun kepercayaan
Untuk menghindari jebakan “Policy by Trending Topic”, pemerintah perlu fokus pada kebijakan berkelanjutan dan berbasis data. Memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan telah melalui proses perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Hal ini dapat mengurangi risiko kebijakan yang harus dianulir karena tekanan publik. Selain itu, komunikasi yang efektif juga menjadi kunci. Pemerintah harus mampu menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat.
Dalam jurnal Public Administration Review, dijelaskan bahwa kepercayaan dalam pemerintahan dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan yang dibuat secara reaktif dan tanpa perencanaan yang matang justru akan mengikis kepercayaan tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya responsif terhadap kebutuhan publik, tetapi juga didukung data dan analisis yang kuat. Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus melalui proses evaluasi dan monitoring yang ketat. Hal ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan koreksi yang diperlukan.
Penulis: Heryadi Silvianto founder PR Politik Indonesia
Artikel ini telah tayang di kompas.com
