Paradoks Visibilitas Politisi di Tengah Bencana

PR Politik – Dalam ekosistem demokrasi modern, para praktisi yang membersamai politisi—mulai dari tenaga ahli, konsultan strategi, hingga tim media—menghadapi medan magnet yang unik. Mereka sering kali berhadapan dengan tantangan teknis dan dilema etis yang jauh lebih pelik dibandingkan apa yang dihadapi oleh entitas korporasi atau lembaga non-pemerintah. Puncak dari dilema ini sering kali terjadi pada saat krisis kemanusiaan atau bencana alam melanda. Situasi bencana menciptakan panggung dramatis di mana setiap gerak-gerik politisi diamati di bawah mikroskop publik.

Di sinilah muncul paradoks visibilitas yang kejam. Jika seorang aktor politik tidak terlihat di lokasi bencana, ia akan segera “diabsen” oleh publik. Absensi ini diterjemahkan sebagai ketidakpedulian, apatisme, dan kegagalan dalam membersamai konstituen yang sedang menderita.

Namun, ketika sang politisi memutuskan untuk hadir, risiko tidak serta-merta hilang. Kehadiran yang terlalu mencolok justru memicu tuduhan sebaliknya: pencitraan, politisasi penderitaan, atau upaya narsisistik memanfaatkan duka orang lain demi keuntungan elektoral.

Kedua kutub ini, absen dan pencitraan, berada dalam satu spektrum risiko reputasi yang sama mematikannya. Lantas, bagaimana menavigasi jebakan ini? Dalam kajian komunikasi, posisi terjepit yang dialami politisi ini sering diasosiasikan dengan konsep Double-Bind atau ikatan ganda, situasi di mana subjek dianggap salah jika melakukan sesuatu, tapi juga salah jika tidak melakukannya.

Tantangan ini menjadi eksklusif bagi politisi karena sifat dari “produk” yang mereka tawarkan. Berbeda dengan korporasi yang dapat menunaikan tanggung jawab sosial (CSR) melalui transfer dana atau pengiriman logistik tanpa kehadiran fisik CEO, politisi adalah representasi hidup dari institusinya. Dalam politik, kehadiran fisik (presence) adalah mata uang kepercayaan. Rakyat ingin melihat pemimpinnya “ada”.

Namun, kehadiran fisik ini membawa serta kru dokumentasi dan agenda publikasi, yang jika tidak dikelola dengan kepekaan etika tingkat tinggi, akan menjadi bumerang yang menghancurkan kredibilitas.

Dialektika kesan dan pesan

Untuk keluar dari jebakan Double-Bind tersebut, para perancang strategi komunikasi harus memahami hubungan dialektis antara dua elemen kunci: Kesan dan Pesan. “Kesan” adalah manifestasi dari substansi atau aksi nyata di lapangan. Ini tentang sepatu bot yang berlumpur karena benar-benar turun ke area terdampak, logistik yang dipastikan sampai ke tangan pengungsi, serta advokasi kebijakan yang mempercepat proses tanggap darurat. Kesan adalah tentang “kerja”.

Sementara itu, “Pesan” adalah tentang bagaimana aksi tersebut dibingkai, didokumentasikan, dan didistribusikan ke ruang publik. Ini tentang “kata” dan “rupa”.

Rumus emas untuk menjaga martabat politisi dalam situasi ini sebenarnya sederhana secara teori, tapi rumit dalam eksekusi: volume publikasi tidak boleh melampaui volume kontribusi. Jika seorang politisi hanya membawa bantuan simbolis, tapi disertai rombongan fotografer yang agresif, maka Pesan telah melampaui Kesan. Inilah definisi operasional dari pencitraan yang buruk.

Publik, dengan kecerdasan kolektifnya, akan segera mencium aroma ketidaktulusan ini. Sebaliknya, jika Kesan (aksi) sangat masif, tapi Pesan (publikasi) nihil, maka fungsi akuntabilitas publik menjadi hilang. Politisi juga memiliki kewajiban moral untuk melaporkan kinerjanya kepada rakyat. Oleh karena itu, keseimbangan adalah segalanya.

Pendekatan keseimbangan ini bukan sekadar intuisi lapangan, melainkan selaras dengan berbagai kerangka akademis yang mapan. Timothy Coombs (2007), dalam Situational Crisis Communication Theory (SCCT), memberikan panduan yang relevan. Coombs menekankan bahwa dalam situasi krisis atau bencana, prioritas komunikasi utama haruslah Instructional Information (informasi instruksional), bukan Reputation Management (manajemen reputasi).

Artinya, ketika politisi turun ke lapangan, konten komunikasi yang disebarkan seharusnya berisi informasi yang membantu korban selamat atau pulih—seperti lokasi posko, cara mengakses bantuan medis, atau pembaruan status keamanan—bukan fokus pada heroisme sang politisi.

Senada dengan itu, Strömbäck dan Kiousis (2011) dalam buku Political Public Relations mengingatkan bahwa di era digital yang hiper-transparan, publik memiliki radar yang sangat tajam terhadap fabrikasi. Kunci keberhasilan hubungan masyarakat politik jangka panjang adalah otentisitas. Kesan atau aksi nyata membangun otentisitas tersebut, sementara dokumentasi hanya berfungsi sebagai amplifier.

Hal ini diperkuat oleh Teori Atribusi (Attribution Theory) dari Bernard Weiner. Teori ini menjelaskan bahwa ketika publik melihat perilaku seseorang (dalam hal ini politisi di lokasi bencana), mereka secara otomatis mencari “atribusi” atau motif di balik tindakan tersebut. Pertanyaan di benak publik adalah: “Apakah dia melakukan ini karena altruisme (tulus menolong) atau egoisme (mencari suara)?”

Dokumentasi yang berlebihan, sudut kamera yang hanya menonjolkan wajah politisi, atau narasi yang memuji diri sendiri, akan seketika menggeser atribusi publik dari altruistik ke egoistik. Sebaliknya, dokumentasi yang menyoroti skala kerusakan bencana atau ketangguhan para relawan akan menjaga persepsi publik pada empati dan ketulusan.

Pada akhirnya, menghadapi situasi bencana, seorang politisi tidak boleh absen dari tanggung jawab, namun juga tidak boleh berisik tanpa isi. Tugas inti di lapangan adalah memaksimalkan aksi nyata terlebih dahulu. Laporan dan publikasi datang belakangan, semata-mata sebagai wujud pertanggungjawaban yang berbasis pada hasil kerja.

Publikasi yang bertanggung jawab dan etis memiliki ciri khas: fokus utamanya adalah pada korban dan relawan, narasinya menawarkan solusi atau harapan, dan nadanya adalah empati, bukan selebrasi.

Hanya dengan menerapkan disiplin komunikasi seperti inilah para politisi dapat hadir secara bermartabat di tengah bencana: mereka terlihat bekerja, tanpa terlihat sedang bersandiwara. Ini adalah seni menyeimbangkan kehadiran fisik dengan kepekaan nurani.