Kubu Raya, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, mendorong Pemerintah Daerah Kalimantan Barat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi potensi krisis air bersih akibat fenomena El Nino.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi berlangsung hingga awal November 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui langkah konkret agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi sepanjang periode kemarau.
“Dengan situasi El Nino saat ini, di mana kemarau menurut perkiraan BMKG bisa terjadi sampai awal November, kita mengimbau pemerintah daerah untuk mencarikan solusi-solusi untuk masyarakat,” ujar Yuliansyah di sela agenda kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8).
Menurutnya, penanganan dampak kemarau panjang serta potensi krisis air bersih membutuhkan keterlibatan aktif dan kolaborasi lintas instansi. Pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga terkait perlu mengambil langkah terpadu guna memastikan warga terdampak tetap memperoleh akses terhadap pasokan air bersih.
Dari sisi teknis meteorologi, BMKG sebenarnya telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian hujan buatan sebagai upaya menguji mitigasi dampak kekeringan. Kendati demikian, efektivitas OMC memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan benih awan di udara.
“BMKG sudah melakukan OMC, tapi itu juga tergantung benih-benih awan yang ada. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama stakeholder terkait untuk membantu warga yang terdampak kekurangan air bersih,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa upaya penanganan tidak bisa sekadar bergantung pada intervensi pembentukan hujan buatan, melainkan harus diimbangi dengan langkah penyediaan sumber air alternatif secara masif di daerah-daerah krisis.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal langkah pemerintah dalam menanggulangi dampak kemarau panjang di Kalimantan Barat.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa salah satu bentuk intervensi konkret yang disiapkan adalah bantuan pembuatan sumur bor bagi wilayah yang mengalami kekeringan parah.
“Kita pasti bersinergi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk mengatasi dampak ini. Salah satunya BMKG yang melakukan OMC, kemudian kita membantu masyarakat yang terdampak melalui program penyediaan sumur bor,” pungkasnya.
sumber : Fraksi Gerindra
