Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyatakan keprihatinannya atas dugaan korupsi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga serta anak perusahaan Pertamina lainnya.
Meitri menilai skandal ini menunjukkan betapa rapuhnya manajemen perusahaan tersebut sehingga dapat disusupi oleh oknum pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan.
“Saya melihat peraturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, memiliki spirit yang positif. Namun demikian, aturan ini menjadi kurang bertaji sepanjang tidak dibarengi dengan praktik pengawasan yang kuat oleh Kementerian ESDM dalam memastikan pengelolaan sektor energi berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur. Lemahnya praktik pengawasan ini akhirnya membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyusup dan merusak sistem bisnis Pertamina sehingga berakibat pada kerugian negara,” jelas Meitri, Kamis (27/02/2025).
Meitri menambahkan, lemahnya pengawasan secara tidak langsung berkontribusi terhadap moral hazard yang menjangkiti sejumlah oknum petinggi perseroan karena menciptakan lingkungan di mana mereka merasa aman untuk melakukan tindakan tidak etis atau ilegal.
“Mekanisme kontrol dan pengawasan internal serta eksternal yang tidak berjalan dengan optimal membuat mereka yang memiliki niat tidak baik bisa dengan mudah melakukan manipulasi data, mengatur tender, dan terpengaruh oleh bujuk rayu oknum di luar perusahaan. Untuk itu, sistem pengawasan perlu dibenahi agar lebih kuat, pengambilan keputusan penting di perseroan harus berbasis transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan sanksi berat oleh perusahaan harus dilakukan agar menimbulkan efek jera sekaligus pembelajaran bagi yang lain,” jelas Meitri.
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga mengingatkan agar Pertamina lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Menurutnya, perseroan perlu meninjau kembali sejumlah kontrak kerja sama untuk memastikan bisnis yang berjalan sesuai dengan peraturan.
“Ke depan, Pertamina harus lebih selektif dan berhati-hati dalam menjalin kerja sama agar praktik serupa tidak terulang. Langkah ini bukan untuk mempersulit, tetapi guna memastikan bahwa setiap mitra bisnis memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tata kelola yang baik dan bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku,” terangnya.
Lebih lanjut, Meitri menekankan bahwa terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaannya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga. Menurutnya, momentum perbaikan ini bertujuan mengembalikan arah pengelolaan kekayaan alam negara agar sejalan dengan mandat konstitusi.
“Reformasi ini bukan sekadar perbaikan internal. Lebih jauh, yaitu sebagai upaya memastikan pengelolaan sumber daya energi nasional berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan amanat konstitusi sehingga manfaatnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik dalam bentuk harga energi yang lebih terjangkau maupun peningkatan layanan kepada mereka,” ujarnya.
Meitri juga memuji kinerja pemerintahan Prabowo yang berhasil membongkar praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga nyaris mencapai Rp 200 triliun. Dia menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum yang adil dan profesional.
“Skandal ini terjadi pada rentang 2018-2023 dan berhasil terbongkar pada saat ini. Dengan demikian, terungkapnya kasus ini di era pemerintahan Prabowo adalah bukti keseriusannya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berani, dan tidak mengenal kompromi terhadap tindakan yang merugikan keuangan negara. Untuk itu, proses hukum yang berjalan harus mampu memberikan efek jera bagi para pelaku yang terlibat dan peringatan bagi yang lain,” terangnya.
