Palu, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mendorong seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah, baik gubernur maupun bupati, untuk segera membenahi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Longki usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang fokus mengawasi pelaksanaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Palu, Rabu (7/5/2025).
“Kami sudah mendorong Pak Gubernur bersama para Bupati untuk memperbaiki BUMD yang ada di daerahnya,” ujarnya kepada Parlementaria.
Longki menyoroti bahwa mayoritas BUMD di Sulawesi Tengah masih menghadapi kendala serius, terutama dalam aspek manajerial dan performa kinerja. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen dari total puluhan BUMD yang ada belum berjalan dengan baik.
“Dari total puluhan BUMD yang ada, sekitar 70 persen masih kurang berjalan dengan baik,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Salah satu BUMD yang menjadi sorotan dalam kunjungan tersebut adalah Bank Sulawesi Tengah (Bank Sulteng). Meski telah bermitra dengan korporasi besar, Longki menilai manajemen Bank Sulteng masih menunjukkan banyak kelemahan.
“Bank Sulteng ini memang dia bermitra dengan Chairul Tanjung, mega korpora yang membantu dana dan manajerialnya. Itupun meski sudah dibantu oleh bank yang profesional, ternyata manajemen Bank Sulteng ini masih banyak kekurangan,” tambahnya.
Longki juga mengkritisi ketidaksempurnaan struktur komisaris dan direksi di Bank Sulteng, yang menurutnya mencerminkan lemahnya pengelolaan secara menyeluruh. Ia mengungkapkan bahwa dari lima komisaris yang seharusnya ada, hanya dua yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kondisi serupa juga terjadi pada jajaran direksi.
“Komisaris itu berdua yang disetujui oleh OJK. Dari lima, harusnya lima komisaris. Begitu juga direkturnya, belum lengkap untuk lima direktur,” ungkapnya.
Menurut Longki, secara umum pengelolaan BUMD di Sulawesi Tengah masih jauh dari harapan, terutama dari segi profesionalisme, transparansi, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap kehadiran Komisi II dapat menjadi pemicu perbaikan signifikan bagi kinerja BUMD, khususnya Bank Sulteng.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran kami, manajerial Bank Sulteng ini akan semakin lebih dipacu, semakin diperbaiki dan mudah-mudahan ini akan punya dampak ke depan terhadap pendapatan asli daerah, pun terhadap fiskal daerah,” pungkasnya.
Sumber: emedia.dpr.go.id
