Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa capaian positif kinerja Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2026 menjadi fondasi kokoh dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027. Berbekal rekam jejak tersebut, Kemenkeu menyiapkan lima program utama guna menopang Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp49,80 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Ia memaparkan bahwa pembenahan tata kelola APBN akan diakselerasi melalui reformasi perpajakan dan kepabeanan, percepatan penyerapan anggaran pada sektor yang memberi efek ganda (multiplier effect), serta menjaga rasio defisit dan utang negara dalam batas aman.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” ujarnya.
Dalam Rencana Kerja TA 2027, Kemenkeu memetakan lima fokus program strategis yang meliputi: Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen.
Pada sektor penerimaan negara, langkah difokuskan pada penguatan joint task force penanganan barang ilegal, pengawasan PNBP migas, serta integrasi ekosistem ekspor-impor. Sementara pada pengelolaan belanja, Kemenkeu menekankan modernisasi sistem penganggaran dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
Adapun program perbendaharaan dan risiko diarahkan untuk mendukung kemandirian energi lewat penjaminan pemerintah, percepatan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, serta optimalisasi lelang dan Barang Milik Negara (BMN).
Selain itu, program dukungan manajemen memprioritaskan pemutakhiran infrastruktur digital seperti Core Tax System, System Indonesia National Single Window (SINSW), hingga Smart Customs and Excise System.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pangkasnya.
sumber : Kemenkeu
