Jakarta, PR Politik – Sejumlah fraksi di DPR RI menyampaikan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan pengurangan gaji pejabat sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak krisis global.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pihaknya mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat.
“Jadi apa yang diusulkan Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” ujar Eddy, Senin (16/3/2026).
Ia menilai, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, negara memang perlu menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah melakukan efisiensi anggaran, dengan tetap memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Dukungan terhadap wacana pengurangan gaji pejabat juga datang dari fraksi lain di DPR RI. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapan jika gaji pejabat negara, termasuk anggota DPR, harus dipotong demi kepentingan negara.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi bentuk kepekaan terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi, sekaligus bagian dari upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak krisis global.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan yang berkaitan dengan gaji pejabat tetap dibahas secara matang.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji dengan baik, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong sejumlah langkah penghematan sebagai respons terhadap tekanan global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Salah satu opsi yang disampaikan adalah pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Presiden juga mencontohkan kebijakan efisiensi yang diterapkan sejumlah negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut melakukan berbagai langkah penghematan, mulai dari pemangkasan gaji pejabat, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Langkah-langkah tersebut, menurut Presiden, dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan penghematan yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
