Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menegaskan DPR RI akan memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengendalian tembakau agar tetap proporsional serta tidak menimbulkan dampak sosial yang luas.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara aspek kesehatan dan dampak ekonomi, khususnya terhadap pekerja serta pelaku usaha di sektor tembakau.
Pernyataan ini disampaikan Nurhadi sebagai respons atas usulan pembatasan kadar nikotin dan tar dalam produk hasil tembakau oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta rencana penyeragaman kemasan polos (plain packaging) yang tengah disiapkan Kementerian Kesehatan.
“Aturan yang dibuat harus didorong tidak menimbulkan gejolak sosial maupun mendorong gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Nurhadi, Senin (30/3/2026).
Ia menilai, wacana penyeragaman kemasan rokok perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, tidak semata dari sisi kesehatan.
“Wacana penyeragaman kemasan atau plain packaging yang diinisiasi Kemenkes tentu perlu dikaji secara komprehensif. Kita semestinya mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja, petani tembakau, pelaku UMKM, industri hasil tembakau, hingga penerimaan negara, selain hanya melihat dari sisi kesehatan saja,” kata Nurhadi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan kemasan polos tidak seharusnya menjadi domain tunggal Kementerian Kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berkaitan erat dengan aspek hukum dagang serta perlindungan hak usaha.
Nurhadi menambahkan bahwa mekanisme Graphic Health Warning (GHW) yang saat ini berlaku telah memberikan peringatan kesehatan yang cukup signifikan kepada masyarakat.
“Jika kemudian ditambah dengan kebijakan kemasan polos yang menghapus identitas merek secara total, tentu muncul pertanyaan apakah ini masih dalam batas mandat regulasi yang ada atau sudah berlebihan,” tegasnya.
Ia memastikan DPR RI akan mengawal setiap kebijakan pengendalian tembakau agar dirumuskan secara hati-hati, terukur, dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, terutama terhadap stabilitas sosial dan ketenagakerjaan.
