Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Dina Lorenza Audira, menekankan pentingnya keberpihakan ekosistem perfilman nasional terhadap karya-karya daerah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII bersama asosiasi dan perusahaan perfilman di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam forum yang membahas pendalaman mekanisme penayangan film ke penyelenggara bioskop di Indonesia itu, Dina menilai distribusi film nasional saat ini masih belum merata, terutama bagi film-film yang mengangkat kearifan lokal di berbagai daerah.
Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengungkapkan bahwa banyak bioskop di daerah terpaksa menghentikan operasional akibat minimnya jumlah penonton. Menurutnya, kondisi itu tidak terlepas dari kurangnya konten yang relevan dengan karakter dan budaya masyarakat setempat.
“Di daerah-daerah, banyak bioskop yang tutup karena kurangnya minat penonton. Mungkin salah satu solusinya adalah menghadirkan film-film yang dekat dengan budaya dan cerita lokal masyarakat setempat,” ujar Dina.
Ia mencontohkan potensi daerah seperti Banyuwangi yang memiliki kekayaan budaya dan pariwisata yang dapat diangkat menjadi cerita film yang menarik dan berdaya jual.
Namun demikian, Dina menilai film berlatar lokal belum tentu mendapatkan ruang tayang yang memadai di bioskop, khususnya jika dibandingkan dengan dominasi film arus utama dari kota besar. Karena itu, ia mempertanyakan peluang penerapan kebijakan afirmatif bagi film daerah, seperti pemberlakuan kuota atau kewajiban persentase penayangan tertentu di bioskop.
“Apakah memungkinkan bioskop memberikan porsi, misalnya dalam bentuk persentase tertentu, agar film-film daerah bisa mendapat kesempatan tayang di wilayahnya sendiri,” katanya dikutip dari dpr.go.id.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan mendorong pertumbuhan industri film lokal, tetapi juga berpotensi menghidupkan kembali minat masyarakat di daerah untuk menonton di bioskop.
Dina juga menyoroti tantangan industri bioskop di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Ia mempertanyakan strategi yang disiapkan pelaku usaha bioskop agar tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Ke depan, industri ini akan terus berkembang. Pertanyaannya, apa strategi bioskop agar tidak kehilangan relevansinya di tengah gempuran platform digital?” tanyanya.
Sebagai konteks, industri perfilman Indonesia menunjukkan tren pemulihan pascapandemi. Data Badan Perfilman Indonesia mencatat jumlah penonton film nasional pada 2024 telah melampaui 80 juta penonton, mendekati capaian sebelum pandemi. Meski demikian, pertumbuhan layar bioskop masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Di sisi lain, penetrasi platform streaming seperti Netflix dan Disney+ semakin memperketat persaingan, terutama dalam menjangkau penonton di daerah yang akses bioskopnya masih terbatas. Komisi VII DPR RI melalui Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional terus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem perfilman yang lebih inklusif, kompetitif, dan merata di seluruh Indonesia.
