Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menyampaikan pandangannya atas paparan Menteri Keuangan RI terkait perkembangan ekonomi Triwulan III 2025 dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR. Wakil Ketua Fraksi PKS itu memberikan apresiasi atas capaian pemerintah, namun menegaskan sejumlah catatan penting agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi 5,04% pada Triwulan III 2025 merupakan bukti bahwa kerja pemerintah sudah berada pada jalur yang baik. Namun demikian, Amin mengingatkan bahwa tren perlambatan konsumsi masyarakat masih menjadi persoalan serius.
“Konsumsi rumah tangga adalah indikator yang paling dekat dengan kesejahteraan rakyat. Belum bangkitnya daya beli masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum dirasakan masyarakat kelas menengah bawah,” ujarnya.
Data PDB menunjukkan konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89%, melanjutkan tren perlambatan yang berlangsung sejak 2022. Amin meminta Menteri Keuangan Purbaya agar tidak menganggap ringan tren tersebut.
“Masyarakat masih menahan belanja. Ini terlihat dari turunnya penjualan motor, mobil, semen, hingga produk tekstil,” jelasnya.
Ia turut memaparkan indikator lain yang menunjukkan masih lemahnya ekonomi masyarakat, antara lain kenaikan upah buruh yang hanya 1,9%—sedikit di atas inflasi—serta turunnya Indeks Keyakinan Konsumen dari 123,5 menjadi 115 pada September 2025. Pendapatan kelompok sektor informal seperti pedagang kecil, buruh harian, tukang parkir, hingga guru honorer juga belum mengalami perbaikan.
“Artinya, meski angka makro terlihat baik, realitas ekonomi rakyat belum sepenuhnya pulih,” tegasnya.
Salah satu fokus perhatian Amin adalah kondisi sektor padat karya yang menjadi tulang punggung lapangan kerja nasional. Meski industrialisasi manufaktur menunjukkan pertumbuhan positif dan PMI Manufaktur berada di zona ekspansi, industri padat karya justru mengalami tekanan signifikan.
Sebagai contoh, industri kulit dan alas kaki tumbuh minus 0,25% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang masih mencatat pertumbuhan 10,15%. Industri tekstil dan pakaian jadi juga hanya tumbuh 0,93%, jauh merosot dari 7,43% pada tahun sebelumnya.
Amin turut mengingatkan bahwa gelombang PHK massal masih berlangsung sejak semester II 2024 hingga pertengahan 2025. Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan.
“Industri padat karya seharusnya menjadi penopang penyerapan tenaga kerja. Jika sektor ini melemah, dampaknya langsung terasa pada konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Selain soal pertumbuhan ekonomi, Amin menyoroti maraknya masuk pakaian bekas impor ilegal (thrifting ilegal) yang semakin mendominasi pasar domestik. Dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) garmen serta industri rumahan yang mengalami penurunan pesanan dan pendapatan akibat serbuan produk murah tersebut.
“Kita tentu mendukung kreativitas anak muda dalam gaya hidup thrifting. Namun ketika yang masuk adalah barang ilegal dan merugikan UKM lokal, maka pemerintah perlu bertindak tegas. Ini soal keberpihakan pada industri nasional,” tegasnya.
