Jakarta, PR Politik – Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Karo Ortala) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Sanggam David, mewakili Sekjen Kemhan RI, Letjen TNI Tri Budi Utomo, menutup Rapat Pembahasan Pengklasifikasian Ancaman Non-Militer pada Kementerian/Lembaga di Jakarta, Jumat (22/8/2025). Rapat ini menegaskan bahwa pertahanan non-militer adalah tanggung jawab bersama seluruh instansi.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Karo Ortala, Sekjen Kemhan menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan keseriusan para peserta. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta atas kehadiran dan keseriusannya bahwa pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh kementerian dan lembaga serta instansi lainnya untuk mewujudkan pertahanan negara yang kuat,” ujar Sekjen Kemhan.
Kesepakatan mengenai klasifikasi ancaman non-militer ini menjadi momentum penting untuk implementasi pertahanan non-militer. “Ke depan, kita akan terus membangun komunikasi secara intensif untuk berbagi peran, baik itu sebagai unsur utama maupun unsur pendukung dalam menghadapi ancaman non-militer,” kata Karo Ortala dalam sambutan Sekjen Kemhan.
Langkah nyata selanjutnya adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional sebagai penjabaran kebijakan umum pertahanan negara. Dokumen ini diperlukan untuk membangun arsitektur dan tata kelola pertahanan non-militer melalui kerja sama antar kementerian, lembaga, dan instansi.
Sinergi yang kuat di antara semua komponen bangsa sangat penting karena tidak ada satu pun institusi yang dapat menghadapi kompleksitas ancaman non-militer sendirian. “Marilah kita bangun koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi untuk membangun kebersamaan, dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,” pesan Sekjen Kemhan dalam sambutannya.
Rapat ini dihadiri oleh 57 perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk Pemprov DKI, Pemprov Jabar, dan Pemprov Banten.
sumber : Kemenhan RI
