Banten, PR Politik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan peninjauan langsung ke PT Doulton di Banten untuk memantau pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri. Kunjungan ini mengungkap adanya masalah pasokan gas yang menghambat operasional, menyebabkan 450 pekerja terpaksa dirumahkan di perusahaan keramik tersebut.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menyatakan keanehan dalam situasi pasokan gas. “Masalah pasokan HGBT ini aneh. Kalau industri membeli gas dengan harga di atas USD15 per MMBTU, pasokannya tersedia. Namun, jika membeli di harga HGBT sebesar USD6,5 per MMBTU, pasokannya justru tidak tersedia. Ada apa dengan produsen gas di hulu?” ungkap Febri di Banten, Kamis (21/8/2025).
Menurut Febri, produsen gas masih memberlakukan kebijakan kuota harian 70% dari kebutuhan normal dan mengenakan surcharge jika industri membutuhkan pasokan lebih. Situasi ini menunjukkan status darurat pasokan gas yang ditetapkan pada 15 Agustus 2025 lalu belum dicabut. Kemenperin menilai kondisi ini sangat merugikan sektor industri, khususnya keramik yang bergantung pada harga gas kompetitif untuk menjaga daya saing.
Febri menambahkan bahwa sudah ada hampir 10 pengaduan dari industri dan asosiasi terkait masalah ini. Kemenperin akan terus mencermati keluhan tersebut. Ia juga mempersilakan perusahaan lain untuk melaporkan masalah serupa kepada unit pembina sektor masing-masing.
Febri mendesak produsen gas untuk segera mencabut surat terkait pengetatan HGBT agar pasokan kembali normal. Krisis ini dikhawatirkan dapat berdampak pada produksi, penyerapan tenaga kerja, iklim investasi, dan berpotensi menghambat target Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk program pembangunan tiga juta rumah. Kemenperin berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan HGBT di berbagai sektor industri guna memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
sumber : Kemenperin RI
