Jakarta, PR Politik – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka B. Kady, mendesak pemerintah pusat untuk memastikan seluruh program kerakyatan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto ditopang oleh dukungan anggaran yang memadai dalam RAPBN 2027. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah perlunya peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menegaskan bahwa penguatan postur TKD sangat penting untuk mengintervensi pemerintah daerah yang saat ini masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas fiskal. Tambahan amunisi anggaran dari pusat dinilai menjadi syarat mutlak agar geliat ekonomi daerah dapat bergerak selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Catatan kami untuk mendorong Pemerintah Pusat, utamanya nanti di dalam penyusunan RAPBN 2027, kita berharap ada tambahan-tambahan, ada peningkatan transfer ke daerah dibanding dengan tahun yang lalu,” ujar Hamka B. Kady di sela-sela Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI jelang Pidato Kenegaraan Presiden-Rapat Paripurna RAPBN 2027 DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai peningkatan alokasi TKD sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Keseimbangan fiskal pusat dan daerah diyakini mampu mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan berada di kisaran 5,8 hingga 6 persen pada tahun 2027.
Di samping mendorong penguatan pendanaan daerah, ia meminta pemerintah pusat lebih agresif dalam menggali potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Ia mencermati masih adanya ketimpangan (imbalance) antara arus masuk (inflow) dan pengeluaran (outflow) dalam struktur APBN.
Kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak mengganggu keberlanjutan program pembangunan nasional yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Oleh karena itu, ke depan ini kita harus bersinergi baik-baik mengenai seluruh program-program yang masih bisa kita lanjutkan, yang mana bisa diefisienkan, yang mana yang untuk sementara bisa ditunda dulu,” imbuhnya.
Ia memberikan perhatian khusus pada penggunaan DAU yang mayoritas masih terserap habis untuk membiayai belanja rutin operasional dan gaji pegawai. Hal ini berdampak pada minimnya porsi anggaran tersisa untuk membiayai pembangunan fasilitas publik.
Dalam kondisi demikian, kehadiran instrumen TKD seperti DAU, DAK, dan DBH menjadi penambal krusial bagi daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong minim.
“Dari situlah Pemerintah Daerah bisa bergerak untuk memperkuat fiskalnya. Karena ada daerah yang boleh dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rendah. Kalau PAD rendah mau ngapain, gaji pun saya enggak selesai-selesai,” tandasnya.
Ia menyimpulkan bahwa penyehatan dan penguatan fiskal daerah merupakan bagian dari strategi besar menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, Banggar DPR RI optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen pada 2027 dapat terealisasi secara terukur dan tepat sasaran.
sumber : Fraksi Golkar
