Jakarta, PR Politik – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian swasembada beras nasional tahun 2025 yang baru saja diumumkan pemerintah. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menilai keberhasilan ini merupakan sejarah penting bagi kedaulatan pangan Indonesia di tengah ketidakpastian iklim dan geopolitik global.
“Capaian swasembada pangan 2025 patut diapresiasi sebagai kerja besar negara. Ini adalah sejarah penting karena untuk ketiga kalinya Indonesia mampu mencapai swasembada beras, di tengah tekanan global, krisis iklim, dan ketidakpastian geopolitik,” ujar Furqon dalam keterangannya, Jumat (9/1).
KAMMI menyoroti bahwa swasembada kali ini merupakan hasil dari keberanian politik dan keberpihakan nyata kepada petani. Secara khusus, Furqon memuji langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang melakukan terobosan pada instrumen harga dan distribusi input pertanian.
“Kebijakan menaikkan harga gabah dan memperbaiki distribusi pupuk adalah langkah berani. Ini bukan kebijakan populer, tapi justru itulah yang selama ini absen. Banyak menteri pertanian sebelumnya ragu mengambil langkah ini, padahal tanpa keberpihakan pada petani, swasembada hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.
Dengan melimpahnya produksi beras nasional, PP KAMMI meyakini Indonesia memiliki peluang besar untuk mereplikasi kesuksesan serupa pada komoditas strategis lainnya seperti gula, jagung, daging, hingga susu. Namun, Furqon memberikan catatan kritis agar capaian ini tidak hanya berhenti pada angka statistik.
Ia menekankan pentingnya efisiensi distribusi agar ketersediaan stok berbanding lurus dengan keterjangkauan harga di masyarakat.
“Swasembada harus diiringi dengan penurunan harga pangan, khususnya beras, di tingkat konsumen. Jika produksi melimpah dan stok besar, tetapi harga masih menekan rakyat, maka ada persoalan serius dalam tata niaga dan distribusi yang wajib segera dibenahi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Furqon mengingatkan pemerintah agar ambisi swasembada ke depan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan perlindungan terhadap hak-hak petani. Jangan sampai perluasan lahan mengabaikan keadilan agraria yang berisiko memicu krisis ekologis baru.
“Pangan adalah soal hidup dan mati bangsa. Karena itu, negara harus memastikan swasembada berjalan beriringan dengan keadilan harga, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan petani. Di situlah makna kedaulatan pangan yang sesungguhnya,” tutup Furqon.
sumber : Kementan RI
