Jazuli Juwaini Sambut Gencatan Senjata Israel-Hamas, Desak Penghentian Penjajahan di Palestina

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini | Foto: PKS DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyambut baik gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang akan resmi berlaku mulai 19 Januari 2025. Ia menilai langkah ini sebagai upaya untuk menghentikan agresi Israel secara permanen di seluruh wilayah Palestina.

Jazuli menegaskan bahwa sudah terlalu banyak korban jiwa, termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak, yang terbunuh akibat konflik yang berkepanjangan. “Gencatan senjata yang diserukan oleh PBB dan berbagai negara di dunia ini harus diletakkan dalam kerangka penghentian permanen penjajahan Israel di seluruh wilayah Palestina. Agar episode kekejaman dan kebiadaban Israel benar-benar bisa diakhiri,” ujarnya.

Sebagai Anggota Komisi I DPR, Jazuli menekankan bahwa sikap Indonesia sangat jelas dalam mendesak Israel untuk menghentikan segala bentuk agresi dan penjajahan. “Sebaliknya, Indonesia mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Inilah perjuangan kita yang merupakan amanat konstitusi, amanat konferensi Asia-Afrika di Bandung, sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia,” tambahnya.

Jazuli juga menekankan bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berhenti pada gencatan senjata, tetapi harus berfokus pada kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. “Apa yang terjadi di Gaza Palestina sejatinya bukan konflik atau perang antara dua negara, tetapi bentuk penjajahan di era modern. Rakyat Palestina dan para pejuangnya hanya mempertahankan wilayahnya dari penjajahan yang selama puluhan tahun direnggut paksa,” tegasnya.

Baca Juga: Ahmad Najib Qodratullah Komitmen Atasi Masalah Pinjaman Online dengan Peningkatan Literasi Keuangan

Melalui gencatan senjata ini, Jazuli berharap bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza dapat masuk dengan akses yang terbuka seluas-luasnya. Ia juga menginginkan agar proses rekonstruksi dan rehabilitasi kehidupan di Gaza segera dimulai.

Jazuli menambahkan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengambil peran lebih kuat dalam menggalang dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari dalam negeri. “Pemerintah, sebagaimana pernyataan Presiden Prabowo, juga siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB,” tutupnya.

 

Sumber: fraksi.pks.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini