Jakarta, PR Politik (12/12) – Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan dan pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami selalu berharap, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan KPK, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Soal pencegahan, KPK lakukan sosialisasi,” terang Gus Jazil, sapaan akrabnya.
Ia menekankan bahwa jika beban pemberantasan korupsi hanya ditumpukan kepada KPK, hal itu tidak akan cukup. Semua pihak, termasuk penegak hukum, masyarakat sipil, anak muda, tokoh masyarakat, dan kelompok lainnya, harus ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, korupsi merupakan penyakit bawaan yang telah ada sejak zaman Belanda dan terus berlanjut hingga saat ini. Dengan lahirnya KPK pada era Reformasi, diharapkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diberantas.
“Apakah dalam politik kita hari ini, KKN akan hilang? Lihat saja. Pemilihan langsung yang besar modalnya. Itu masalah dalam politik,” ungkapnya.
Baca Juga: Rofik Hananto Salurkan Bantuan Mesin Pompa Air untuk 300 Petani di Banjarnegara
Gus Jazil menjelaskan bahwa korupsi telah menjadi budaya di masyarakat. Data lembaga survei menunjukkan bahwa sekitar 60 persen masyarakat menerima praktik politik uang dalam pemilihan umum. Ia menilai bahwa hal ini berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani KPK, seperti penyuapan dan gratifikasi. “Itu artinya sama, gratifikasi suara, penyuapan suara terjadi di berbagai level. Itu budaya. Bagi yang kalah mengatakan ini brengsek, tapi bagi yang menang mengatakan ini sedekah politik saya,” paparnya.
Jazilul Fawaid menekankan bahwa menganggap politik uang sebagai sedekah politik adalah sebuah kesalahan, karena praktik tersebut dilarang dalam undang-undang. Gus Jazil juga menyoroti tingginya biaya yang diperlukan untuk menduduki jabatan kepala daerah, bupati, gubernur, dan anggota dewan. “Sebenarnya publik ini tahu nggak berapa gaji bupati, berapa gaji gubernur. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk jadi bupati?” ungkap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Politisi asal Bawean, Gresik, Jawa Timur ini menegaskan perlunya penjelasan kepada masyarakat bahwa politik saat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Ia juga menyebutkan bahwa KPK telah memberikan saran untuk perbaikan partai politik, yang memiliki fungsi penting dalam rekrutmen kepemimpinan. Namun, dukungan negara terhadap partai politik masih sangat minim.
Baca Juga: Indrajaya Desak Pemerintah Daerah Aktif Berantas Judi Online
Gus Jazil menambahkan bahwa praktik politik saat ini, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, berjalan sangat brutal. Ia menyamakan pilkada dengan pemilihan kepala desa, baik dari sisi biaya maupun manajemen pemenangannya. “Persis sama. Semuanya didata, berapa pemilih, berapa yang harus diserang. Akhirnya siapa yang menguasai teritori, siapa yang mampu menghambat peredaran, itu yang menjadi pemenang,” tuturnya.
Jazilul Fawaid juga mencatat adanya dugaan keterlibatan aparat dalam praktik-praktik tersebut. Gus Jazil menegaskan bahwa persoalan ini harus dicari solusinya, dan perlu ada perbaikan dalam sistem dan praktik politik di Indonesia.
Sumber: fraksipkb.com
