Labuan Bajo, PR Politik – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan krusialnya penguatan rantai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengakselerasi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan tersebut ditekankan Wihadi saat memimpin agenda audiensi resmi Banggar DPR RI bersama Gubernur NTT, para bupati dan wali kota se-NTT, perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran kementerian terkait di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7). Kunjungan kerja ini bertujuan menyerap aspirasi daerah terkait pelaksanaan APBN, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), dan kondisi fiskal regional.
“Namun demikian, struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat daerah ini rentan terhadap perubahan iklim serta gangguan ketahanan pangan,” ujarnya di tengah paparan performa ekonomi NTT yang tumbuh positif sebesar 5,32 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan I 2026.
Ia menjelaskan bahwa draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 telah mengunci sejumlah kluster prioritas untuk NTT, mulai dari ketahanan pangan, penguatan konektivitas, hingga program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan digitalisasi pembelajaran.
Untuk menyokong target makro tersebut, pemerintah pusat menggelontorkan Belanja Negara sebesar Rp29,78 triliun untuk Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2026.
“Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu, sedangkan realisasi TKD mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen dari pagu,” urai Wihadi merinci performa serapan keuangan daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa efisiensi pengelolaan instrumen fiskal ini harus ditopang oleh perluasan ekosistem digital dan pengawasan ketat sektor kepabeanan.
“Efektivitas pemanfaatan TKD dan Dana Desa, perluasan digitalisasi ekonomi, peningkatan akses pembiayaan UMKM, penguatan konektivitas, optimalisasi penerimaan perpajakan, serta pengawasan kepabeanan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sisi moneter daerah turut dipaparkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso. Ia melaporkan bahwa stabilitas harga domestik dan inflasi di NTT hingga kini masih berada dalam rentang kendali yang aman.
“Kami terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Menanggapi draf kebijakan fiskal pusat, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memastikan blueprint pembangunan daerah yang dipimpinnya akan berjalan tegak lurus dengan arah kebijakan nasional. Melki mengonsentrasikan arah pembangunan pada akselerasi kluster pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas utama, serta pemangkasan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, hilirisasi komoditas unggulan, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga menggarisbawahi bahwa sinkronisasi lintas birokrasi merupakan kunci utama dalam mendongkrak daya saing NTT.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” pungkasnya mengakhiri audiensi.
sumber : Fraksi Gerindra
