Lombok, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, melontarkan kritik tajam terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dede menyoroti persoalan krusial yang menurutnya sering kali luput dari perhatian pemerintah: persoalan ketersediaan dan pengelolaan lahan.
“Kalau kita bicara MBG itu bagus, tapi ujung-ujungnya butuh lahan,” tegas Dede usai kunjungan kerja membahas pengawasan pertanahan dan tata ruang, Kamis (29/5/2025).
Ia menilai program ambisius seperti MBG akan sulit terealisasi secara maksimal tanpa penataan ulang pemanfaatan lahan, khususnya lahan-lahan yang saat ini berada dalam status Hak Guna Usaha (HGU). Menurutnya, banyak lahan HGU di Indonesia yang tidak lagi produktif namun belum juga dikembalikan kepada negara atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kalau lahan ini terus-terusan jadi lahan tidur, bagaimana program makan bergizi bisa berjalan dengan baik? Sayur, daging, telur, semuanya butuh lahan. Enggak ada makanan jatuh dari langit lalu langsung bisa dikonsumsi,” ujarnya.
Dede juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sempitnya lahan pertanian dan peternakan akan berdampak langsung pada kualitas pangan yang dihasilkan.
“Kalau areanya makin kecil, sayurnya tumbuh tidak sehat, ayamnya stres, sapi kekurangan pakan hijau. Ujungnya, kualitas makanan bergizi yang kita harapkan malah jadi bumerang,” ungkapnya.
Dalam konteks pengawasan lahan, politisi Fraksi Partai Demokrat itu mendorong agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap status lahan-lahan HGU yang tidak lagi dimanfaatkan secara produktif. Ia menilai lahan-lahan tersebut sebaiknya dialihfungsikan atau direlokasi guna mendukung kebutuhan dasar penyediaan pangan bagi masyarakat, terutama untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Sudah saatnya kita pikirkan kembali konsep penggunaan lahan ini. Jangan hanya bicara marketing MBG, tapi fondasi penyediaannya harus jelas, mulai dari lahannya,” tegas Dede.
Menurutnya, keberhasilan program strategis seperti MBG tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sumber daya di sektor hulu, terutama ketersediaan lahan produktif. Tanpa langkah konkret dalam hal tersebut, ia khawatir program justru menjadi slogan tanpa realisasi di lapangan.
Sumber: fraksidemokrat.org
