Semarang, PR Politik – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah bergerak taktis memanaskan mesin partai dengan menggelar roadshow maraton ke sejumlah Daerah Pemilihan (Dapil) selama dua hari penuh, 13-14 Juni 2026. Kunjungan perdana sirkuit konsolidasi ini menyasar wilayah Dapil Jawa Tengah 6, 7, dan 8, sebelum nantinya direplikasi secara berkala ke seluruh dapil di provinsi tersebut.
Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso, memaparkan bahwa agenda akbar yang mengusung tema filosofis “PKS Jawa Tengah Mendengar” ini dibidik untuk mengeksekusi monitoring serta evaluasi (monev) secara langsung di lapangan. Pemeriksaan performa struktur partai ini difokuskan di yurisdiksi DPTD Wonosobo, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas.
“Ini adalah momentum pasca Rakerda dan Rakerwil. Kami melakukan evaluasi dan monitoring mengenai capaian yang telah ditargetkan, khususnya dalam rangka penguatan kelembagaan partai,” urainya saat diwawancarai, Senin (15/6).
Ia menambahkan, selain bertindak sebagai instrumen monitoring dan evaluasi jangka pendek, sirkuit jaulah (kunjungan) strategis ini mengemban tiga arsitektur tujuan utama dalam pelaksanaannya:
-
Evaluasi Target Pasca-Rakerda dan Rakerwil: Mengukur secara presisi capaian progja (program kerja) kemaslahatan masyarakat, memetakan hambatan yang dihadapi kader, serta memperkokoh manajemen kelembagaan internal partai.
-
Serap Aspirasi Pengurus Struktur Bawah: Mendengar langsung laporan kendala teknis maupun problematika horizontal yang terjadi di lapangan selama enam bulan terakhir dari jajaran pengurus DPD, MPD, DED, hingga pembimbing UPA di dapil tujuan.
-
Sinergisitas Program Kerja Pejabat Publik: Membangun keselarasan hibrida antara program terstruktur partai dengan aksi pelayanan para pejabat publik, mulai dari level DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI di setiap dapil.
“Kami mendengar secara langsung bagaimana kondisi dan kendala di masing-masing dapil, sehingga nantinya kita bisa merumuskan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang ada,” tambahnya menjabarkan draf penyelesaian konflik.
Agenda konsolidasi makro ini terpantau diikuti secara kompak oleh seluruh jajaran Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Syariat Wilayah (DSW), serta jajaran pengurus DPW PKS Jateng, termasuk para ketua bidang sektoral. Dari unsur pejabat publik, sirkuit pertemuan ini dihadiri langsung oleh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga kepala daerah (Bupati) usungan PKS di dapil terkait. Kehadiran para pemangku kebijakan ini dioptimalkan untuk memaksimalkan fungsi kedewanan dan memotong hambatan jalur birokrasi kaku guna menuntaskan masalah rakyat.
Melalui program monitoring ketat di setiap daerah pemilihan ini, ia melempar instruksi tegas agar seluruh kantor struktur partai, baik di tingkat kabupaten/kota (DPD) maupun kecamatan (DPC), diaktifkan penuh sebagai pusat aktivitas sosial kemasyarakatan.
“Harapan kami, pasca-jaulah ini, kantor-kantor partai di daerah bisa benar-benar menjadi pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya mengunci laporannya.
Menutup laporan editorial, pergerakan lincah PKS Jateng yang inklusif ini diproyeksikan andal mendongkrak tingkat kepercayaan (public trust) konstituen di daerah. Langkah pengawasan yang transparan dan akuntabel ini disiapkan menjadi peluru kendali utama untuk memastikan mesin politik berjalan sehat, responsif, serta bersih dari malafidat pelayanan publik menjelang tantangan elektoral ke depan.
sumber : PKS
