Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) untuk memperluas akses kerja yang berkelanjutan, sekaligus menaikkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) berbasis pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
Sinergi tersebut diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti, di Jakarta, Kamis (2/7).
Dalam arahannya, ia menyatakan bahwa Kemnaker siap menyokong penuh penguatan kapasitas masyarakat horizontal melalui optimalisasi infrastruktur pelatihan kerja milik pemerintah. Menurutnya, publik dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana mutakhir mengasah keterampilan.
“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kemnaker kini tengah memperluas jangkauan program ketenagakerjaan makro di luar pelatihan berbasis kompetensi konvensional. Langkah ini diambil guna memastikan semakin banyak masyarakat, khususnya kaum perempuan, yang dapat mendongkrak daya saingnya di pasar kerja yang kian kompetitif.
Untuk mempercepat efisiensi layanan birokrasi, Kemnaker juga telah mengintegrasikan seluruh program unggulannya ke dalam ekosistem digital satu pintu melalui platform SIAPkerja. Lewat ekosistem digital ini, masyarakat luas beserta seluruh kader FPPI dapat mengakses berbagai layanan terpadu secara daring (online).
Di sisi lain, ia menginstruksikan kepada jajaran pengurus FPPI di tingkat daerah untuk bergerak responsif memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan kerja serta dinas ketenagakerjaan setempat. Hubungan yang kuat di tingkat tapak dinilai menjadi kunci krusial agar poin-poin kesepakatan ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan segera diimplementasikan secara konkret.
Kebijakan kemitraan ini diharapkan memicu efek berganda (multiplier effect) terhadap penguatan ekonomi domestik, terutama dalam mencetak wirausaha perempuan baru yang mandiri.
“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkasnya mengakhiri sambutan.
sumber : Kemnaker RI
