Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap penanganan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, keselamatan para peserta didik dan jaminan hak anak untuk terus mengecap pendidikan wajib dijadikan sebagai prioritas utama.
“Banyaknya sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” katanya.
Ia meminta instansi terkait segera melakukan pendataan menyeluruh mengenai tingkat kerusakan di setiap satuan pendidikan. Ia menegaskan agar bangunan gedung yang dinyatakan tidak aman dilarang keras untuk dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) sebelum mendapatkan verifikasi kelayakan. Pemerintah juga diminta menyediakan ruang belajar sementara guna memastikan proses pembelajaran murid tidak terputus.
Lebih lanjut, ia mendorong percepatan pengucuran dana darurat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi fisik sekolah terdampak dapat berjalan secara terukur dan cepat, diikuti penyediaan bantuan psikososial bagi para siswa dan tenaga pendidik.
“Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat pencairan anggaran, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memberikan dukungan kepada guru serta siswa yang terdampak. Jangan sampai anak-anak menjadi korban kedua karena proses pemulihan pendidikan berjalan lambat,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, Ketua DPW PKB NTB ini menggarisbawahi bahwa proyek pembangunan kembali gedung sekolah tidak boleh sekadar mengembalikan struktur fisik bangunan lama. Pemerintah diimbau menerapkan standar arsitektur dan konstruksi bangunan tahan gempa guna meminimalkan risiko bahaya bencana di masa depan.
“Pemerintah tidak boleh hanya memperbaiki bangunan lama. Sekolah yang dibangun kembali harus menggunakan standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh,” katanya.
Selain infrastruktur fisik, ia menekankan krusialnya penguatan sistem mitigasi bencana berbasis sekolah, meliputi pembuatan jalur evakuasi yang terstandar, pelaksanaan simulasi gempa secara berkala, pelatihan kesiapsiagaan guru, hingga edukasi kebencanaan bagi seluruh peserta didik.
“Mitigasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Jalur evakuasi, simulasi gempa, pelatihan guru, dan kesiapsiagaan siswa harus diperkuat,” tambahnya.
Di akhir keterangannya, ia mengingatkan pentingnya transparansi serta pengawasan meledak dalam penggunaan anggaran rehabilitasi sekolah agar terhindar dari potensi penyimpangan.
“Seluruh proses pembangunan harus transparan dan diawasi agar anggaran tepat sasaran. Jangan sampai dalam situasi bencana justru muncul persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
