Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi strategis. Sinergi lintas sektor ini ditujukan untuk mempercepat eksekusi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor kelautan dan perikanan nasional.
Ajakan tersebut digelorakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan” yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” urainya di hadapan para peserta rapat.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan memegang peranan vital dalam menyokong agenda pembangunan nasional sekaligus menyukseskan implementasi Asta Cita Presiden RI. Fokus utamanya adalah memperkuat kedaulatan pangan lewat pemenuhan asupan protein ikan dan garam, memacu pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam implementasinya, ia memastikan KKP menerapkan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up). Mekanisme ini mengedepankan pelibatan aktif masyarakat, pemda, dan pemangku kepentingan sejak fase perencanaan hingga evaluasi guna mengunci rasa memiliki (ownership) publik.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rakornas ini turut menjadi panggung penguatan sinergi dengan dihadiri oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wamenhamdagri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, serta Mendes PDT Yandri Susanto. Langkah nyata diperkuat lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KKP dengan PLN, Gubernur NTB, dan Aspeksindo, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan dukungan penuh atas gebrakan KKP. Ia menilai swasembada merupakan lambang kedaulatan tertinggi bagi sebuah negara.
“Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing,” lugasnya.
Ia optimistis jika keenam program prioritas tersebut digulirkan secara konsisten, Indonesia tidak sekadar mandiri dalam pemenuhan protein domestik, namun bertransformasi menjadi eksportir produk perikanan global yang disegani.
Gayung bersambut, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal ketat kebijakan penyerapan anggaran, legislasi, maupun fungsi pengawasan agar program strategis KKP berjalan tanpa sumbatan finansial.
“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah,” pungkasnya.
sumber : KKP RI
